Page 178 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 SEPTEMBER 2020
P. 178
MENAKER: PEMERINTAH MILIKI KOMITMEN KUAT LINDUNGI PMI
Jakarta - Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menegaskan, bahwa pemerintah memiliki
komitmen yang sangat kuat dalam menghadirkan peran negara untuk memberikan pelindungan
kepada Pekerja Migran Indonesia (PMI).
"Pemerintah terus berupaya agar hak-hak para pekerja migran, termasuk anggota keluarganya
dapat terpenuhi," kata Menaker Ida Fauziyah pada acara Temu Inspiratif dan Silaturahmi ke
Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Balindo Paradiso Denpasar, Bali, Sabtu (12/9/2020).
Menurut Menaker Ida, dalam melindungi PMI, pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang
Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI) sebagai
pengganti UU Nomor 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja
Indonesia di Luar Negeri.
UU PPMI disebutnya telah secara jelas mengamanatkan bahwa hanya calon PMI yang telah
memiliki kompetensi dan persyaratan lain yang ditentukan, yang dapat berangkat bekerja ke
luar negeri.Kompetensi calon PMI menjadi faktor penting dalam aspek perlindungan, utamanya
dalam meningkatkan posisi tawar PMI di pasar kerja internasional.
"Dengan memiliki kompetensi, maka sesungguhnya aspek perlindungan PMI yang diawali dari
perlindungan diri PMI sendiri dapat diwujudkan," katanya.
Ia menyadari bahwa hingga kini penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kompetensi kerja
bagi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) masih menjadi isu utama yang harus diselesaikan.
Untuk menyelesaikan persoalan tersebut, ia meminta Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota
menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana amanat UU Nomor 18 tahun 2017
pasal 40 dan 41, yakni menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kerja oleh lembaga
pendidikan dan lembaga pelatihan kerja milik pemerintah dan/atau swasta yang terakreditasi;
dan menyediakan dan memfasilitasi pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia melalui pelatihan
vokasi yang anggarannya berasal dari fungsi pendidikan.
Menaker Ida juga mengharapkan peran aktif pihak-pihak yang menjadi penanggung jawab
Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) untuk memberikan pelayanan secara profesional
dan sebaik-baiknya demi terciptanya perlindungan dan pemajuan hak-hak PMI.
Sebab melalui tata kelola yang lebih baik, maka berbagai kasus yang sering terjadi selama ini
dengan sendirinya dapat ditekan secara signifikan.
"Ini tentunya menjadi harapan kita semua, untuk dapat segera diwujudkannya aturan maupun
tata kelola penempatan dan pelindungan pekerja migran yang lebih baik," ucapnya.
Pada kesempatan tersebut, ia juga mengapresiasi LPK Balindo Paradiso yang telah menghasilkan
cukup banyak lulusan yang terserap di pasar kerja, utamanya yang bekerja di kapal-kapal
pelayaran asing.
"Atas nama pemerintah, khususnya Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, saya
menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada LPK Balindo Paradiso yang telah ikut
mendukung program pemerintah dalam melakukan peningkatan kompetensi CPMI," katanya..
177
