Page 28 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 SEPTEMBER 2020

Ringkasan

Pandemi Covid-19 yang berimbas ke dunia usaha telah menambah panjang deretan persoalan
ketenagakerjaan. Pembatasan sosial berskala besar atau PSBB kedua di DKI Jakarta jangan
sampai menjadi alasan berlanjutnya kasus-kasus perburuhan itu. Untuk itu, ketegasan
pemerintah dan pemberian stimulus bagi dunia usaha dan bantuan sosial untuk pekerja menjadi
penentu. Stimulus-stimulus itu diharapkan bisa mengerem angka kasus ketenagakerja an selama
pandemi.

PSBB JANGAN DIJADIKAN ALASAN MEM-PHK PEKERJA

Pandemi Covid-19 yang berimbas ke dunia usaha telah menambah panjang deretan persoalan
ketenagakerjaan. Pembatasan sosial berskala besar atau PSBB kedua di DKI Jakarta jangan
sampai menjadi alasan berlanjutnya kasus-kasus perburuhan itu.

Untuk itu, ketegasan pemerintah dan pemberian stimulus bagi dunia usaha dan bantuan sosial
untuk pekerja menjadi penentu. Stimulus-stimulus itu diharapkan bisa mengerem angka kasus
ketenagakerja an selama pandemi.

Ketua Umum Federasi Buruh Lintas Pabrik Jumisih, Minggu (13/9/2020), mengatakan, Co-vid-
19 yang sudah berlangsung enam bulan menyisakan dan menambah deretan kasus perburuhan.
"Dengan penerapan kembali PSBB ketat kedua, buruh berharap tak ada tambahan kasus, seperti
pemutusan hubungan kerja (PHK) tanpa pesangon, dirumahkan tanpa upah, atau pemangkasan
upah di bawah standar minimum," ujarnya di Jakarta.

Jumisih menilai, sejak awal pandemi, ada kecenderungan perusahaan menjadikan PSBB dan
dampak Covid-19 sebagai alasan melakukan PHK besar-besaran atau mengurangi hak pekerja.
Beberapa perusahaan sudah mengalami kesulitan keuangan, tetapi ada pula perusahaan yang
ditengarai masih mampu tetapi menjadikan Co-vid-19 sebagai alasan. Sementara itu, pemerintah
daerah dan pusat pun tidak tegas menindaklanjuti kasus-kasus ketenagakerjaan selama Covid-
19.

Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia Timboel Siregar menambahkan,
mengingat PSBB kali ini tidak akan seketat sebelumnya,

kasus PHK dan dirumahkan tanpa upah diharapkan tidak akan bertambah signifikan. Namun,
untuk menjamin itu, pemerintah juga harus memenuhi janjinya untuk memberikan stimulus
kepada dunia usaha.

Hingga 31 Agustus 2020, realisasi anggaran untuk program insentif usaha baru terserap Rp
18,85 triliun dari pagu Rp 120,61 triliun dan pembiayaan korporasi belum terserap sama sekali
dari pagu yang dialokasikan sebesar Rp 53,57 triliun.

"Jangan sampai PSBB jadi alasan mem-PHK. Namun, untuk menjamin itu, butuh realisasi
stimulus ke dunia usaha, khususnya perusahaan yang sejauh ini konsisten untuk tidak sewenang-
wenang mem-PHK karyawannya," kata Timboel.

Kegelisahan pengusaha

27