Page 450 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 SEPTEMBER 2020

Dalam kondisi tersebut, pemerintah perlu hadir dengan langkah cepat dan tepat agar kehidupan
sosial dan ekonomi segera pulih dan berjalan dengan normal. "Sementara di bidang ekonomi,
pemerintah dengan segala daya dan upaya memberikan stimulus untuk meringankan beban
ekonomi pemberi kerja dan pekerja/buruh," ujar Ida.

Jumat, 11 September 2020 - 07:10 Direktur Utama BPJAMSOSTEK Agus Susanto,
mengungkapkan PP Nomor 49 tahun 2020 tentang Penyesuaian Iuran Program Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan Selama Bencana Non Alam Penyebaran COVID-19 ditandatangani Presiden RI.
"PP No 49 tahun 2020 mengatur penyesuaian mengenai periode relaksasi 6 bulan (Periode iuran
bulan Agustus 2020 sd Januari 2021), kelonggaran batas waktu pembayaran, keringanan iuran
JKK dan JKM sebesar 99 persen atau cukup bayar 1 persen, penundaan pembayaran sebagian
Iuran JP hingga 99 persen yang kemudian dapat dibayar bertahap atau sekaligus paling lambat
mulai Mei 2021 sampai dengan April 2022, serta keringanan denda menjadi 0.5 persen,"
terangnya.

Kebijakan ini, lanjut Agus, tanpa menurunkan manfaat yang baru saja ditingkatkan melalui PP
no 82 tahun 2019 sebagai bentuk keseimbangan antara kepentingan pengusaha dan pekerja.
Menurutnya, tujuan kebijakan ini antara lain, mengedepankan perlindungan hak-hak jaminan
sosial ketenagakerjaan bagi peserta, meringankan beban pemberi kerja dan peserta serta
menjaga kesinambungan program perlindungan, mendukung upaya pemulihan perekonomian
dan kelangsungan usaha.

Kamis, 10 September 2020 - 21:22 "Skema kebijakan ini telah melalui proses pembahasan yang
komprehensif, termasuk pengaruhnya terhadap ketahanan dana dan keberlangsungan program
jaminan sosial. Ketahanan dana dan program jaminan sosial masih dapat terkelola dengan baik,
karena dana jaminan sosial masih memiliki dana cadangan yang mencukupi untuk memenuhi
kewajiban pembayaran manfaat kepada peserta selama periode kebijakan relaksasi iuran ini
diberikan," paparnya.
"Justru momen ini dapat dimanfaatkan untuk mendaftar menjadi peserta BPJAMSOSTEK karena
iuran yang sangat terjangkau, khususnya bagi pekerja BPU (Bukan Penerima Upah), dengan
hanya 34 ribuan rupiah sudah dapat perlindungan sampai 6 bulan ke depan," ungkapnya.

Agus menegaskan, BPJAMSOSTEK menyambut baik dan siap menjalankan kebijakan pemerintah
ini untuk menjaga iklim usaha tetap tumbuh di tengah kondisi pandemik dalam kerangka
Pemulihan Ekonomi Nasional. Agus Susanto mengatakan, kebijakan penyesuaian iuran ini
merupakan bentuk stimulus yang diberikan pemerintah kepada pemberi kerja melengkapi
stimulus yang telah diberikan kepada pekerja melalui Bantuan Subsidi Upah (BSU) pekerja atau
buruh. "Terkait dengan dampak pada kondisi finansial BPJAMSOSTEK, kita bisa juga menyatakan
secara internal telah melakukan langkah-langkah efisiensi agar dapat membantu peserta dalam
menghadapi dampak ekonomi pandemi covid, melalui program relaksasi iuran dari pemerintah.
Kita harapkan relaksasi iuran dapat mendorong peningkatan kepesertaan dan tertib iuran, karena
iuran BPJAMSOSTEK menjadi sangat murah dan manfaatnya sangat lengkap," ujar Agus.
Senada dengan Agus, Kepala Kantor Cabang (Kakacab) BPJAMSOSTEK Jakarta Pluit Husaini,
mengatakan pihaknya siap menjalankan PP Nomor 49 Tahun 2020 tentang penyesuaian iuran
program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan selama bencana nonalam penyebaran Corona Virus
Disease (COVID-19) tersebut.

"Kami akan sosialisasikan terkait PP tersebut kepada jajaran pemberi kerja atau pengusaha,
karena program tersebut telah ditunggu-tunggu para pemberi kerja dan pengusaha di wilayah
operasional kami," sebut Husaini. Dirinya berharap relaksasi iuran dari pemerintah dapat
membantu peserta dalam menghadapi dampak ekonomi selama pandemi COVID-19 .(dni/mdo).

449