Page 25 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 SEPTEMBER 2020

Namun, kata dia, untuk pencairan tahap III Kemenaker membutuhkan waktu lebih lama
melakukan pemeriksaan data penerima yang jum-lahnya lebih besar, yaitu 3,5 juta orang calon
penerima. "Sesuai dengan petunjuk teknis (juknis) kami menggunakan empat hari Kerja itu
secara maksismal untuk melakukan check list terhadap data peKerja yang diserahkan oleh BPJS
Ketenagakerjaan," katanya.

Setelah dilakukan check list, data tersebut akan diserahkan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan
Negara (KPPN). Kemudian, KP PN menyalurkan uang subsidi gaji tahap III kepada bank penyalur.
Selanjutnya, bank menyalurkannya ke rekening penerima secara langsung. Kemenaker, kata dia,
terus berkoordinasi dengan berbagai pihak tersebut untuk memperlancar dan mempercepat
proses pencairan subsidi gaji ini.

Buka pengaduan

Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi meminta Kemenaker
membuka akses pengaduan masyarakat terkait penya-
luran bantuan subsidi gaji. Layanan itu bisa memonitor penyaluran tepat sasaran. "Kami minta
Kemenaker membuka akses pengaduan masyarakat, apabila profil penerima subsidi gaji, masuk
kategeri mampu, masyarakat bisa melaporkan untuk subsidi gaji dicabut/dikembalikan," ujar
Tulus saat dihubungi, Senin (14/9).

Tulus melanjutkan, YLKI juga berharap Kemenaker terus melakukan monitoring dan evaluasi
dalam pencairan pertama bantuan subsidi gaji tesebut. Apakah sudah tepat sasaran atau justru
menyasar ke orang yang tidakberhak. Karena itu, ia meminta agar nama-nama penerima suhsidi
gaji dibuka ke masyarakat. Upaya ini bagian dari transparansi dalam penyaluran bantuan subsidi
gaji.

"YLKI minta nama-nama penerima subsidi gaji dipublish, agar masyarakat bisa mengontrol untuk
memastikan tepat sasaran," katanya.
YLKI juga menerima keluhan dari pekerja yang perusahaannya telat mengajukan subsidi.
Akibatnya, pekerja yang perusahaannya telah mengajukan terancam tidak mendapatkan
bantuan subsidi gaji.

"Padahal sebenarnya berhak mendapatkan, tapi ini tidak ada toleransi, jadi nggak dapat karena
perusahaannya telat,saya ldra ini kriteria apakah ada toleransi atauada jedaatau tidak, mestinya
ada semacam peringatan, atau remind ke perusahaan itu agar bukan pekerja yang dirugikan,"
ujarnya. atimansur ed: ilham tirta

24