Page 28 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 SEPTEMBER 2020
P. 28
PEKERJA PERIKANAN BELUM TERLINDUNGI
Perlindungan terhadap pekerja pada industri perikanan di Indonesia masih jauh dari ideal.
Pemerintah bahkan belum pernah melakukan pengawasan atau inspeksi tenaga kerja bagi awak
kapal perikanan Indonesia, baik di dalam maupun luar negeri.
Hal itu mengemuka dalam diskusi daring yang diselenggarakan Destructive Fishing Watch (DFW)
Indonesia dan Yayasan Plan Internasional Indonesia dengan tema "Jalan Menuju Inspeksi
Bersama Ketenagakerjaan di Kapal Perikanan", Senin (14/9/2020).
Koordinator Nasional DFW Indonesia, Moh Abdi Suhufan mengatakan saat ini terdapat 30
regulasi dan aturan terkait dengan ketenagakerjaan dan perlindungan awak kapal perikanan.
Namun peraturan tersebut belum diimplementasikan secara efektif.
"Terdapat 30 regulasi dari undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan
peraturan menteri terkait yang mengatur hal tersebut. Namun, belum ada aturan teknisnya,"
kata Abdi.
Dia mengatakan, kondisi awak kapal perikanan di dalam dan luar negeri saat ini masih cukup
memprihatinkan. Hal ini terjadinya karena kurangnya perlindungan terhadap pekerja pada
industri perikanan di Indonesia.
"Beberapa fakta yang ditemukan selama ini adalah perekrutan yang sarat tipu daya, human
trafficking, eksploitasi pekerja, gaji rendah, overtime, dan ling-
kungan kerja tidak layak," ujarnya.
Inspeksi bersama
Kepala Seksi Pengawakan Direktorat Perikanan Tangkap, Kementrian Kelautan dan Perikanan,
Zulfikar mengatakan bahwa pihaknya mendukung rencana inspeksi bersama ketenagakerjaan
bagi awak kapal perikanan. Ada empat poin yang menjadi sasaran inspeksi.
"Fokus inspeksi sebaiknya dilakukan pada 4 aspek penting yaitu kelengkapan dan keabsahan
dokumen, pemeriksanaan ulang alat penangkapan ikan, memeriksa persyaratan ABK,
pemeriksaan teknis, serta nau-tik kapal perikanan," kata Zulfikar.
Staf Senior Pengawas Ketenagakerjaan Kementerian Tenaga Kerja Gumilang mengatakan bahwa
saat ini pemerintah belum memiliki sistem basis data dan informasi yang terintegrasi mengenai
awak kapal niaga dan kapal perikanan.
"Sistem basis data tersebut penting menjadi dasar untuk menentukan kebijakan strategis dan
terpadu di antara para pemangku kepentingan," kata Gumilang.
Senior Program Officer ILO Indonesia Lusiani Yulia mengatakan, berdasarkan pembelajaran
program ILO, pelaksanaan inspeksi bersama membutuhkan kerja sama semua pihak.
"Paling penting dan tidak boleh terlupakan adalah komitmen pengusaha dan pekerja untuk mau
bekerja sama terlibat dalam program inspeksi tersebut," kata Lusi. (Tia Dwitiani Ko-mal asari)***
27
