Page 31 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 SEPTEMBER 2020

Menurut Andri, hal itu berbeda dengan PSBB transisi. Saat itu, jika ditemukan kasus positif Covid-
19, yang dihentikan sementara hanya kegiatan di divisi tertentu "Pada Pergub No 88 Tahun
2020, harus seluruhnya ditutup. Kami tidak mau lagi ada penyebaran Covid-19 diklaster
perkantoran," jelasnya kemarin (14/9).

Andri bakal mengenakan sanksi kepada perkantoran atau perusahaan yang tidak melaksanakan
protokol pencegahan penularan Covid-19. Sanksinya bakal lebih berat jika perusahaan tidak
melaporkan jika ada karyawan yang positif korona.

Dia menyatakan, dendanya tidak main-main. "Kalau perusahaan atau perkantoran menutup-
tutupi, kemudian ketahuan, kami bakal melakukan penutupan dan denda Rp 50 juta. Kalau masih
mengulangi kesalahannya, denda bertambah menjadi Rp 100 juta. Begitu seterusnya," tegas
Andri. Dia menambahkan, perusahaan yang tidak mau membayar denda administratif akan
ditutup sampai yang bersangkutan membayar. "Jika PSBB sudah selesai, pihak perusahaan
masih tetap harus membayar sesuai dengan denda yang diberikan," terangnya

Sementara itu, Forum Komunikasi Pimpinan Kota (Forkopimko) Jakarta Utara melakukan
kunjungan ke beberapa lingkungan industri dan perkantoran di Jakarta Utara. Kunjungan
tersebut bertujuan memantau industri dan perkantoran apakah sudah menerapkan protokol
kesehatan atau belum.

Wali Kota Jakarta Utara Sigit Wijatmoko mengatakan, pihaknya bersama perwakilan Polrestro
serta Kodim 0502 Jakarta Utara berupaya memonitor protokol kesehatan. 'Tujuan kita adalah
melihat, mendengar, sekaligus asesmen terkait penerapan Peraturan Gubernur Nomor 88 Tahun
2020," katanya kemarin.

Salah satu industri yang dikunjungi adalah PT Bogasari Forkopimko memonitor dan melihat
apakah pabrik produsen tepung tersebut sudah menjalankan protokol kesehatan dan
menyediakan fasilitas bagi karyawannya untuk mencegah Covid-19 atau belum 'Kami ikuti di sini
Dari proses awal kami datang, ada kewajiban-kewajiban yang sudah diterapkan. Mulai
menggunakan masker, cuci tangan, bahkan sistem absensinya menggunakan kamera pengenal
wajah, termasuk cek suhu Uibuh,' jelasnya.

Sementara itu, Kepala Suku D inas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Kota Jakarta Utara
Gatot Subroto menambahkan, pihaknya juga telah menerjunkan lima tim yang masing-masing
tim berisi empat petugas ke seluruh wilayah Jakarta Utara.
Tim itu ditugasi untuk mengawasi penerapan protokol kesehatan di perkantoran sesuai dengan
Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 88 Tahun 2020 tentang Perubahan atas
Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala
Besar dalam Penanganan Coronavirus Disease 2019. "Untuk saat ini, kami memiliki 20 petugas
yang dibagi dalam lima tim untuk mengawasi protokol kesehatan di perkantoran,' ujarnya.

(fiq/ygi/col/ilo)

Caption :

AKTIVITAS PERKANTORAN: Pejalan kaki melintas di sepanjang Jalan M.H. Thamrin dan Jenderal
Sudirman, Jakarta Selatan, kemarin (14/9). Kebijakan PSBB ketat mengharuskan aktivitas
perkantoran mematuhi aturan yang berlaku.

UPDATE KORONA DI JAKARTA

Diumumkan Dinas Kesehatan DKI pada Senin (14/9)

Sumber: Pemprov DKI

30