Page 158 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 SEPTEMBER 2020

PAKAR UGM: TERKAIT BLT, HARUSNYA PEMERINTAH LAKUKAN INI PADA PEKERJA
INFORMAL
- Program bantuan langsung tunai ( BLT ) atau subsidi gaji bagi pekerja swasta dan pegawai
pemerintah non PNS dengan gaji dibawah Rp 5 juta sampai saat ini masih hangat
diperbincangkan.

Pasalnya, banyak pekerja swasta yang menantikan bantuan sebesar Rp 600.000 perbulan
tersebut. Bahkan banyak yang belum mendapatkan bantuan itu karena beberapa hal. Salah
satunya pekerja tidak memakai rekening himbara.

Tetapi berbicara mengenai BLT pada pekerja formal, sebenarnya banyak pekerja informal yang
juga terdampak dengan pandemi Covid-19 ini.

Padahal, sebagian besar tenaga kerja di Indonesia yakni sebesar 57,27 persen atau 74 juta orang
adalah pekerja informal.

Ternyata, mereka adalah para pekerja yang tidak memiliki ikatan kontrak, tidak diikutkan dalam
program BPJS Ketenagakerjaan , dan tidak memperoleh jaminan apapun dari perusahaan.

Tak heran jika banyak diantara pekerja informal semakin menurun penghasilannya. Mareka juga
sangat membutuhkan bantuan dan perharian dari pemerintah.

Pakar Kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada (UGM), Prof. Wahyudi Kumorotomo, Ph.D.,
menyatakan, peluncuran program BLT tersebut merupakan langkah darurat yang diambil untuk
mencegah ekonomi Indonesia masuk ke dalam jurang resesi yang lebih dalam.

Tapi, subsidi gaji ini ditujukan bagi kelompok pekerja yang paling rentan sekaligus
membangkitkan kembali ekonomi Indonesia.

"Seharusnya, pemerintah memperhatikan dan mencari solusi bantuan subsidi bagi pekerja di
sektor informal," ujar Prof. Wahyudi seperti dikutip dari laman UGM, Jumat (4/9/2020).
Untuk melindungi kelompok pekerja informal yang rentan secara ekonomi ini pemerintah perlu
menyusun program alternatif seperti: "Pemerintah perlu menemukan program alternatif untuk
para pekerja informal. Sebab, keberhasilan Indonesia untuk menghindari jurang resesi ekonomi
juga tergantung dari perhatian pemerintah kepada para buruh sektor informal, kaum miskin di
perkotaan, serta kelompok-kelompok rentan lainnya," jelasnya.

Menurut Wahyudi, keberhasilan program bantuan subsidi gaji ini juga ditentukan oleh efektivitas
alokasi dana yang direncanakan bagi sekitar 13,8 juta pekerja.

Jika penyalurannya kurang tepat sasaran, alokasi dana tersebut hanya akan memperlebar jurang
pendapatan antara kelompok kaya dan kelompok miskin. Sementara itu, upaya untuk
mendorong ekonomi nasional bisa menemui kegagalan.

Tak hanya itu saja, alokasi dana bantuan subsidi gaji ini juga rentan disalahgunakan. Karenanya,
koordinasi dan kerja sama diantara Kementerian/Lembaga terkait serta pelaksana di lapangan
harus betul-betul dipersiapkan dengan baik.

Hal ini berkaca dari pengalaman alokasi dana Bansos masih banyak yang salah sasaran dan ada
pemotongan ilegal pada tingkat operasional.

"Koordinasi operasional harus lebih rapi sehingga program bisa tepat sasaran," kata Guru Besar
Departemen Manajemen Kebijakan Publik UGM ini.

157