Page 187 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 SEPTEMBER 2020
P. 187
Judul Taiwan Tolak Dibebani Biaya Penempatan Pekerja Migran Indonesia
Nama Media liputan6.com
Newstrend Rencana Relaksasi Penempatan PMI
Halaman/URL https://www.liputan6.com/global/read/4348374/taiwan-tolak-dibebani-
biaya-penempatan-pekerja-migran-indonesia
Jurnalis Liputan6.com
Tanggal 2020-09-06 07:01:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen Binapenta
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Narasumber
positive - None (Badan Pengembangan Tenaga Kerja (WDA) Kementerian Tenaga Kerja Taiwan)
Selain Indonesia, majikan dapat mempekerjakan pekerja dari Vietnam, Filipina, dan Thailand
untuk bekerja di Taiwan. Kontrak harus ditandatangani sesuai dengan hukum, berdasarkan
hukum Taiwan, yang dengan jelas mencantumkan hak dan kewajiban kedua belah pihak
neutral - Benny Ramdhani (Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia) Negara-
negara yang mengimpor tenaga kerja dan para majikan harus tahu karena ini sesuai dengan
peraturan di Indonesia
Ringkasan
Pemerintah Taiwan menolak warganya dibebani biaya penempatan pekerja migran Indonesia
(PMI) di wilayah kepulauan itu. Biaya-biaya, seperti tiket pesawat, pelatihan, dan visa bagi
pekerja migran telah disepakati oleh majikan dan pekerja, bukan pemerintah asal pekerja
tersebut, demikian pernyataan Badan Pengembangan Tenaga Kerja (WDA) Kementerian Tenaga
Kerja Taiwan yang dikutip kantor berita setempat, Jumat 8 September 2020. Masalah tersebut
muncul setelah pemerintah Indonesia menggelar konferensi pers pada 30 Juli, dengan
menyatakan siap untuk mulai mengirim PMI ke sejumlah negara dan wilayah di dunia, termasuk
Taiwan, setelah sempat menghentikannya selama hampir empat bulan akibat pandemi COVID-
19.
TAIWAN TOLAK DIBEBANI BIAYA PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
Pemerintah Taiwan menolak warganya dibebani biaya penempatan pekerja migran Indonesia
(PMI) di wilayah kepulauan itu.
Biaya-biaya, seperti tiket pesawat, pelatihan, dan visa bagi pekerja migran telah disepakati oleh
majikan dan pekerja, bukan pemerintah asal pekerja tersebut, demikian pernyataan Badan
186
