Page 188 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 SEPTEMBER 2020

Pengembangan Tenaga Kerja (WDA) Kementerian Tenaga Kerja Taiwan yang dikutip kantor
berita setempat, Jumat 8 September 2020.
Sebagai bentuk penolakan terhadap langkah Indonesia, WDA menyatakan bahwa majikan
Taiwan dapat mempekerjakan tenaga kerja migran dari negara lain.

"Selain Indonesia, majikan dapat mempekerjakan pekerja dari Vietnam, Filipina, dan Thailand
untuk bekerja di Taiwan. Kontrak harus ditandatangani sesuai dengan hukum, berdasarkan
hukum Taiwan, yang dengan jelas mencantumkan hak dan kewajiban kedua belah pihak,"
demikian dinyatakan WDA, dikutip dari Antara , Sabtu (5/9/2020).

Masalah tersebut muncul setelah pemerintah Indonesia menggelar konferensi pers pada 30 Juli,
dengan menyatakan siap untuk mulai mengirim PMI ke sejumlah negara dan wilayah di dunia,
termasuk Taiwan, setelah sempat menghentikannya selama hampir empat bulan akibat pandemi
COVID-19.

Menurut WDA, Indonesia secara sepihak mengklaim telah mencapai kesepakatan dengan 14
negara dan wilayah, termasuk Taiwan, tentang penyaluran pekerja migran.

Namun, pemerintah Indonesia dianggap tidak mendiskusikan persoalan tersebut dengan
Kementerian Tenaga Kerja Taiwan (MOL) melalui saluran yang tepat.

MOL lalu mengirimkan surat kepada pemerintah Indonesia pada 26 Agustus untuk mendapatkan
klarifikasi atas persoalan tersebut, namun sampai saat ini belum mendapatkan tanggapan,
ungkap WDA.

"MOL terus bertanya kepada Indonesia untuk mengklarifikasi masalah tersebut melalui saluran
komunikasi bilateral," kata badan tersebut.

Persoalan itu muncul setelah Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI)
Benny Ramdhani, dalam wawancara dengan Kantor Berita CNA pada 31 Agustus, mengatakan
bahwa para PMI banyak terjerat utang karena harus membayar biaya penempatan yang sangat
mahal sehingga mimpi untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik dengan bekerja di luar
negeri tidak menjadi kenyataan.

"Negara-negara yang mengimpor tenaga kerja dan para majikan harus tahu karena ini sesuai
dengan peraturan di Indonesia," ujarnya.

Benny menyebutkan bahwa biaya penempatan sebenarnya hanya Rp14 hingga Rp17 juta.
Namun karena PMI banyak yang kesulitan mendapatkan pinjaman dari bank, mereka meminjam
melalui perantara dengan bunga tinggi, bahkan ada yang harus membayar biaya tersebut hingga
Rp70 juta.

Oleh karena itu, dia menyatakan seharusnya biaya tersebut ditanggung oleh pemberi kerja di
luar negeri dan sebagian lagi oleh pemerintah Indonesia.

Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Taiwan sehingga hubungan
ketenagakerjaan berada dalam ranah hubungan bisnis atau "B to B". Status tersebut
membedakan PMI di Taiwan dengan di Hong Kong, Korea Selatan, Jepang, dan Timur Tengah,
yang melibatkan pemerintah kedua negara atau wilayah..

187