Page 25 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 SEPTEMBER 2020
P. 25

besaran kenaikan upah, mengacu kepada realisasi inflasi dan pertumbuhan Produk Domestik
              Bruto (PDB).
              "Memang  teman-teman  juga  telah  memikirkan  hal  itu.  Kalau  meiihat  pertumbuhan  ekonomi
              secara nasional kan tentu minus pertumbuhan. Jadinya penetapan UMP akan berkurang," kata
              Yusran, Minggu, 6 September.

              Bukan hanya UMP terancam tidak naik, Yusran menjelaskan, jika mengacu pada PP tersebut,
              UMP justru bisa turun. Kendati demikian, dewan pengupahan provinsi Sulsel ini berharap hal itu
              dak terjadi.

              "Kita  di  dunia  usaha  punya  usulan,  kalau  sekiranya  bisa  tidak  usah  dulu  naik  tahun  depan.
              Makanya  diharapkan  nanti  Kementerian  Perekonomian  mengeluarkan  keputusan  dengan
              mempertimbangkan keberlangsungan dunia usaha dan pekerja," jelasnya.

              "Lebih  bisa  diterima  kalau  itu  tidak  ada  kenaikan.  Dibandingkan  dilakukan  penurunan,"
              tambahnya.

              Sementara itu, KetuaKon-federasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Sulsel, Basri Abbas
              menolak usulan tidak ada kenaikan upah tahun depan. Menurutnya, sesuai UU 13 Tahun 2003
              bahwa kenaikan upah buruh dilakukan dengan dua kajian hukum.

              Selain  pertumbuhan  ekonomi  dan  inflasi, kajian kenaikan  upah  juga berdasarkan  Kebutuhan
              Hidup Layak (KHL). Jadipenentuan kenaikan UMK ada pada gubernur dan berdasarkan reko-
              menasi dewan pengupahan.

              "Setiap tahun kenaikan upah merupakan hak mutlak, karena danya kebutuhan hidup layak bagi
              pekerja," tegasnya.

              Dengan begitu, Basri mengatakan, KSPSI tetap akan memperjuangkan kenaikan upah tahun
              2021 melalui wakilnya di dewan pengupahan. "Kita harap ada kenaikan 8 persen tahun depan,"
              pintanya.

              Saat  ini  UMK  Makassar  sebesar  Rp3.191.572,  jika  naik  8  persen  maka  tahun  depan  UMK
              Makassar sebesar Rp3.446.897. Sementara UMP Sulsel sebesar Rp3.103.800 akan naik menjadi
              Rp3.352.104 tahun depan. (*)

              caption : KERJA KERAS

              Para buruh melakukan bongkar muat barang di Pelabuhan Makassar, beberapa waktu lalu. Tahun
              depan, pengusaha berharap Upah Minimun Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota
              tak naik akibat dampak pandemi.






















                                                           24
   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30