Page 35 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 SEPTEMBER 2020

untuk kepentingan sekelompok, namun keadilan sosial bagi seluruh rakyat sebagaimana yang di
amanatkan konstitusi.
Ia mengatakan, DPR sebagai wakil rakyat haruslah memberikan jaminan terhadap pihak yang
mereka wakili. Berbagai masukan dari serikat Buruh terkati RUU Cipta Kerja yang teiah
diakomodir diharapkan bisa membawa dampak positif terhadap proses pembahasan RUU Cipta
Kerja.

Sementara itu, Komite Tetap Ketenagakerjaan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia,
Bob Azam mengatakan, kesepahaman antara buruh dan DPR merupakan suatu proses
penyerapan aspirasi masyarakat dalam pembahasan suatu undang-undang.

Hasil kesepahaman ini bahkan dinilai Bob akan mempercepat pembahasan RUU Cipta Kerja.
Menurut Bob, kesepahaman ini wajar sebagai penjaringan kelompok masyarakat sebagai aspirasi
dalam pembentukan undang-undang.

Ia mengatakan, proses menyerap aspirasi masyarakat oleh DPR tidak hanya'dilakukan bersama
serikat buruh. Pengumpulan aspirasi juga dilakukan pemerintah dalam hal ini Kementerian
Ketenagakerjaan bersama Unsur pengusaha dan unsur buruh melalui tim tripartit yang telah
dilakukan beberapa waiktu lalu.

Bob juga mengatakan bahwa saat ini memang perlu dilakukan transformasi atas undang-undang
ketenagakerjaan sehingga bisa menciptakan lapangan kerja sebagai upaya merealisasikan cita-
cita proklamasi yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945. Hal ini dilakukan agar sektor
ketenagakerjaan dapat beradaptasi dengan perubahan yang terjadi.

Dengan adanya ruang dialog tersebut, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nasional (KSPN),
Ristadi mengatakan bahwa selama ini perlu ada pelurusan terhadap persepsi yang menyatakan
bahwa serikat buruh atau serikat pekerja menolak total RUU Cipta Kerja.

Ristadi menegaskan, bahwa selama ini tidak ada serikat pekerja atau serikat buruh yang tidak
setuju perizinan investasi dipermudah, pemangkasan birokrasi, serta biaya perizinan usaha yang
rendah dan berkepastian waktu permohonan perizinan.

Dirinya mengatakan dalam cluster ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja juga terdapat klausul yang
tidak pernah diungkap ke publik Yakni terdapat tiga klausul baru yang didalam UU
Ketenagakerjaan Nomor 13 tahun 2003 belum diatur.

Tiga klausul baru dalam RUU Cipta Kerja tersebut adalah, uang kompensasi untuk pekerja
kontrak atau PWKT, Jaminan kehilangan pekerjaan dan adanya penghargaan yang diberikan
kepada pekerja dengan masa kerja 3 - 6 tahun selama dia masih tetap bekerja.

Ristadi juga mengungkapkan fakta tentang kondisi ketenagakerjaan di Indonesia, bahwa saat
irii yang didapat KSPN dari hasil 23 kota Kabupaten Industri di Pulau Jawa.

Menurut data KSPN, hingga saat ini tidak ada satupun perusahaan di Indonesia yang 100 %
melaksanakan norma kerja.

Sehingga banyak pekerja yang sudah mencapai masa kerja 10 tahun tapi status nya masih
karyawan kontrak, padahal dalam UU Ketenagakerjaan yang sekaran berlaku, pekerja kontrak
itu batas waktunya maksimal hanya 3 tahun.

34