Page 44 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 SEPTEMBER 2020

Pada tahap pertama, lanjutnya, penyaluran subsidi gaji/ upah disalurkan oleh empat bank
anggota HIMBARA, yakni Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BTN, dan Bank BRI. Jumlah subsidi
gaji/upah tahap pertama yang telah berhasil disalurkan ke penerima adalah 2.310.974. (dua juta
tiga ratus sepuluh ribu sembilan ratus tujuh puluh empat).

"Jumlah ini mencapai 92,44 persen dari total penerima subsidi gaji/ upah tahap pertama, yakni
2,5 juta penerima," bebernya. Pada penyaluran subsidi gaji/ upah tahap pertama, sambungnya,
jumlah rekening yang tidak dapat disalurkan sebanyak 15.659 rekening penerima.

Bantuan tidak dapat disalurkan, karena adanya duplikasi rekening, rekening sudah tutup,
rekening pasi/, rekening tidak valid, rekening telah dibekukan, dan rekening tidak sesuai dengan
NIK. Sedangkan rekening yang masih dalam proses penyaluran 173.367 penerima.

"Kami meminta BPJS TK untuk berkomunikasi dengan stakeholder untuk segera menyelesaikan
persoalan pelaporan data rekening sebagaimana dimaksud," imbuhnya. Dia mengimbau kepada
pemberi kerja/ perusahaan beserta para pekerja untuk membangun komunikasi dan dialog
terkait data rekening para pekerja guna memastikan tidak ada kesalahan dalam pelaporan
rekening ke BPJS Ketenagakerjaan.

Sehingga penyaluran subsidi gaji/ upah tepat sasaran. "Kami menargetkan subsidi gaji/ upah
dapat disalurkan kepada penerima secara keseluruhan, yakni 15,7 juta penerima pada
pertengahan September 2020. Untuk itu, kami mohon kerja sama semua pihak, baik BPJS TK,
perusahaan, maupun pekerja, untuk membangun komunikasi dan dialog yang intensif dan
harmonis terkait bantuan subsidi gaji/ upah ini," sarannya.

Sebelumnya, Anggota Komisi IX DPR Saleh Par-taunan Daulay mengatakan, jumlah pekerja
informal yang gajinya jauh di bawah Rp5 juta jumlahnya lebih banyak. Data dari Badan Pusat
Statistik (BPS) per Agustus 2019, jumlah pekerja informal di Indonesia mencapai 70,49 juta
orang.

Sementara sebanyak 15,7 juta calon penerima BLT Pekerja adalah mereka yang gajinya di bawah
Rp5 juta dan terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. "Bagaimana mereka yang bekerja
sebagai sopir dan sepi penumpang. Kemudian mereka yang penghasilannya kecil seperti petani,
nelayan, pedagang asongan, guru honorer dan ojek online," tanyanya.

Dia meminta agar pemerintah tidak hanya melihat persoalan ini dari kacamata di kota-kota besar
seperti Jakarta saja. "Lihat guru madrasah, guru ngaji sore, itu gajinya enggak jelas, amal akhirat
saja itu, itu yang terjadi. Bagaimana pengasuh panti asuhan, itu enggak dipikirkan, pengasuh
panti swasta itu kecil sekali gajinya. Bagaimana mereka yang penghasilannya hari ini hanya
untuk mencukupi hari esok," bebernya.

Dia menambahkan, BLT pekerja yang muncul sebagai respons atas pandemi Covid-19 dinilai
sebagai program yang bagus. Namun, penyaluran bantuan ini harus tepat sasaran dan
mencerminkan rasa keadilan. "Ini program bagus, harus memperhatikan sisi keadilan. Ini amanat
Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," ujarnya.
Maka itu, pihaknya meminta pemerintah dalam hal ini BPJS Ketenagakerjaan agar menceritakan
kepada publik alasan mereka yang berhak menerima bantuan hanya yang terdaftar sebagai
peserta BPJS TK. "Harus tepat sasaran. Kalau mendapatkan semua akan kita dukung
sepenuhnya. Tapi kalau ada yang tidak terima ini masalah," kritisnya, (nas)

43