Page 64 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 SEPTEMBER 2020
P. 64
Judul Pengusaha Minta Tak Ada Kenaikan Upah
Nama Media Warta Kota
Newstrend Peraturan Upah Minimum
Halaman/URL Pg6
Jurnalis Kompas.com
Tanggal 2020-09-07 05:01:00
Ukuran 80x135mmk
Warna Hitam/Putih
AD Value Rp 10.800.000
News Value Rp 32.400.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Narasumber
neutral - Sarman Simanjorang (Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Kadin DKI Jakarta) Kita dari
pengusaha dengan berperdoman kepada PP 78 tahun 2015 agar kenaikan UMP, UMK atau UMSP
tahun 2021 adalah 0 persen atau tidak ada kenaikan dengan memperhatikan kondisi yang
dihadapi pengusaha saat ini
neutral - Sarman Simanjorang (Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Kadin DKI Jakarta) Dan
pekerja juga sangat mengerti kondisi cashflow pengusaha,makanya banyak pe-kerja /buruh
yang tidak meminta berbagal fasilitas yang selama ini didapatkan
neutral - Sarman Simanjorang (Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Kadin DKI Jakarta) Dan
pekerja juga sangat mengerti kondisi cashflow pengusaha,makanya banyak pe-kerja /buruh
yang tidak meminta berbagal fasilitas yang selama ini didapatkan.
Ringkasan
Kamar Dagang dan Industri DKI Jakarta (Kadin DKI Jakarta) meminta pemerintah tidak menaikan
Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Kabupaten atau Kota (UMK), dan Upah Minimum
Sektoral Provinsi (UMSP) pada tahun 2021.
Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Kadin DKI Jakarta, Sarman Simanjorang, mengatakan,
permintaan tersebut mengacu kepada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang
Pengupahan. Peraturan tersebut mengatur mengenai skema penghitungan besaran kenaikan
upah, dengan mengacu kepada realisasi inflasi dan pertumbuhan produk domestik bruto (PDB).
PENGUSAHA MINTA TAK ADA KENAIKAN UPAH
Kamar Dagang dan Industri DKI Jakarta (Kadin DKI Jakarta) meminta pemerintah tidak menaikan
Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Kabupaten atau Kota (UMK), dan Upah Minimum
Sektoral Provinsi (UMSP) pada tahun 2021.
63
