Page 65 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 SEPTEMBER 2020
P. 65
Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Kadin DKI Jakarta, Sarman Simanjorang, mengatakan,
permintaan tersebut mengacu kepada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang
Pengupahan. Peraturan tersebut mengatur mengenai skema penghitungan besaran kenaikan
upah, dengan mengacu kepada realisasi inflasi dan pertumbuhan produk domestik bruto (PDB).
"Kita dari pengusaha dengan berperdoman kepada PP 78 tahun 2015 agar kenaikan UMP, UMK
atau UMSP tahun 2021 adalah 0 persen atau tidak ada kenaikan dengan memperhatikan kondisi
yang dihadapi pengusaha saat ini," tutur Sarman, dalam keterangan tertulis, akhir pekan
kemaerin. Menurut Sarman, dengan realisasi pertumbuhan ekonomi terkontraksi hingga 5.32
persen pada kuartal II 2020
dan potensi resesi yang semakin nyata, sudah sepantasnya tidak jadi kenaikan upah minimum
pada 2021. "Dan pekerja juga sangat mengerti kondisi cashflow pengusaha,makanya banyak
pe-kerja /buruh yang tidak meminta berbagal fasilitas yang selama ini didapatkan." katanya.
Namun demikian, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) justru meminta pemerintah
menaikkan UMK dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten atau Kota (UMSK) tahun 2021 sekurang-
kurangnya sebesar 8 persen, (kompas.com)
64
