Page 86 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 AGUSTUS 2020

Willy mengatakan, beberapa hal yang telah diselesaikan diantaranya terkait substansi kata izin
yang terdapat dalam DIM akan diganti menjadi perizinan berusaha. Hal ini untuk memudahkan
integrasi kategori perizinan berusaha.

Kemudian, DIM terkait kewenangan teknis menteri, kepala lembaga dan pemerintah pusat.
Selain itu, DIM konversi peraturan pelaksana yang sebelumnya berupa Peraturan Presiden,
Peraturan Menteri, Peraturan Kepala Lembaga disatukan menjadi Peraturan Pemerintah (PP).

"Itu yang sudah dibahas, BAB 3 sedang dibahas. BAB yang sudah diselesaikan itu BAB 1, BAB 2
dan BAB 5," kata Willy ketika dihubungi, Selasa (4/8).

Willy mengatakan, pembahasan RUU Cipta Kerja tetap berjalan saat DPR tengah masa reses.
Meski begitu, hal ini tidak menyalahi aturan manapun. Selain itu, Ia menyebutkan, pembahasan
BAB 4 tentang ketenagakerjaan akan dibahas paling terakhir.

"Lanjut (pembahasan) lusa, DIM yang bersifat kewenangan daerah dan pemerintah pusat serta
sanksi pidana dan sanksi administrasi," kata dia.

Sebagai informasi, masih terdapat 3.480 DIM yang akan dibahas Panja RUU Cipta Kerja. Artinya
masih terdapat sekitar 52 persen DIM yang harus diselesaikan Panja RUU Cipta Kerja.

Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan, Tim Tripartit yang terdiri
dari unsur pengusaha, pekerja/buruh dan pemerintah telah menyelesaikan pembahasan RUU
Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan. Ia mengklaim Tim Tripartit secara intens terus berdialog
selama hampir sebulan untuk membahas substansi RUU Cipta Kerja klaster Ketenagakerjaan ini.

"Seluruh masukan dari tim Tripartit ini akan dipergunakan sebagai rumusan penyempurnaan
dari Draft RUU Cipta Kerja yang telah disampaikan ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Hasil
rumusan penyempurnaan ini akan segera disampaikan ke DPR," kata Ida dalam keterangan
tertulisnya, Minggu (2/8).
Ida mengatakan, pemerintah telah mencatat banyak masukan yang bersifat konstruktif selama
pembahasan berlangsung. Pendapat dan pandangan yang disampaikan oleh Tim akan menjadi
bahan pertimbangan Pemerintah dalam menyampaikan usulan penyempurnaan RUU Cipta Kerja
Klaster Ketenagakerjaan.
Ida mengaku, semua materi muatan tersebut telah selesai dibahas. Ia mengatakan, terdapat
beberapa materi yang tercapai kesepahaman bersama, namun ada juga yang tidak. Pemerintah
akan mendalami dan mencermati kembali masukan-masukan dari Tim dan mencari jalan tengah
atas beberapa perbedaan pandangan baik dari unusr pekerja/buruh, unsur pengusaha maupun
unsur pemerintah.

"Untuk selanjutnya saya selaku penerima amanat dari Menko Perekonomian maka kami akan
menyampaikan laporan hasil pembahasan RUU Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan dari Tim
Tripartit ini kepada Menko Perekonomian. Untuk kemudian diserahkan ke DPR untuk proses
pembahasan berikutnya,"kata Ida.

Sebagai informasi, pembentukan Tim Tripartit ini sebagai tindak lanjut dari pertemuan tanggal
3 Juli 2020 yang dihadiri seluruh pimpinan Kadin/Apindo dan pimpinan Serikat pekerja/buruh.
Sedikitnya Tim Tripartit telah melakukan 9 (sembilan) kali pertemuan dalam kurun waktu waktu
dari tanggal 8 Juli s.d 23 Juli 2020..

85