Page 90 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 AGUSTUS 2020
P. 90

Keputusan  Menteri  Ketenagakerjaan  (Kepmenaker)  Nomor  294  Tahun  2020  tentang
              Pelaksanaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia Pada Masa Adaptasi Kebiasaan Baru.

              "SE ini menjadi salah satu solusi membantu mengurangi dampak pengangguran akibat pandemi
              Covid-19. Sesuai dengan arahan Presiden terkait kebijakan pemulihan ekonomi di masa adaptasi
              kebiasaan baru," kata Kepala BP2MI, Benny Rhamdani saat Konferensi Pers di kantor BP2MI,
              Selasa (4/8/2020).

              Benny menyampaikan, sejak dihentikannya penempatan PMI akibat wabah global, sebanyak
              88.973  orang  tertunda  keberangkatannya  ke  luar  negeri.  Untuk  itu,  BP2MI  akan
              memprioritaskan keberangkatan bagi calon PMI yang sudah memiliki visa kerja, yang sudah
              terdaftar di SISKOP2MI atau memiliki ID.

              "Surat Edaran ini memuat beberapa poin penting, yaitu memastikan aspek keselamatan jiwa
              para PMI. Memastikan setiap tahapan proses penempatan mematuhi protokol kesehatan secara
              ketat, dan memastikan tidak ada pembebanan biaya pemeriksaan PCR kepada calon PMI/PMI,"
              terangnya.

              Selain itu, Benny juga memastikan PMI tidak dibebankan biaya pemeriksaan PCR, baik dalam
              proses penempatan maupun saat tiba dan berada di negara tujuan penempatan.

              Seperti yang diketahui, Kepmenaker Nomor 294 tahun 2020 menyebutkan bahwa pembukaan
              penempatan  PMI  dilakukan  secara  bertahap  dan  selektif  pada  negara  tujuan  penempatan
              tertentu berdasarkan rekomendasi perwakilan RI atau Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia.
              Penempatan PMI dengan mempertimbangkan antara lain negara tujuan penempatan terbuka
              bagi PMI dan menerapkan protokol kesehatan penanganan Covid-19.

              "Terkait negara-negara tujuan penempatan tertentu yang sudah siap menerima tenaga kerja
              asing  dengan  menerapkan  protokol  kesehatan,  akan  ditetapkan  oleh  Kementerian
              Ketenagakerjaan melalui Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan
              Kesempatan Kerja," ujarnya..




































                                                           89
   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95