Page 95 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 AGUSTUS 2020
P. 95
formal telah terdata," kata Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta
W. Kamdani saat dihubungi, Selasa (4/8/2020).
Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Ketenagakerjaan dan
Hubungan Industrial Anton J. Supit mengusulkan agar pemberian bantuan harus merujuk pada
sejumlah kriteria.
Menurutnya, bantuan bakal lebih berdampak signifikan jika disalurkan kepada penduduk dengan
penghasilan rendah atau yang berada di sektor informal.
"Perlu ada kriteria untuk penerima bantuan, setidaknya ke yang berpenghasilan rendah.
penyaluran bisa mengacu pada 96,8 juta orang yang iuran jaminan kesehatannya mendapat
subsidi dari pemerintah. Dengan demikian mereka bisa tetap memenuhi kebutuhan," kata
Anton.
Di sisi lain, dia pun memberi catatan bahwa penyaluran berbagai bantuan sosial tetap perlu
diiringi dengan penanganan Covid-19 dan penegakan protokol kesehatan yang ketat.
Menurutnya, penyaluran bantuan tetap harus dilihat sebagai upaya untuk menjaga daya beli
masyarakat dan kompensasi atas terdampaknya pendapatan masyarakat akibat pembatasan
aktivitas ekonomi kala masa adaptasi baru.
Sebelumnya, Sekretaris Eksekutif I Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi
Nasional (PEN) Raden Pardede mengatakan bahwa pemerintah berencana memberikan subsidi
gaji bagi pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) atau pemangkasan gaji
oleh perusahaan yang tak mampu membayar penuh pekerjaannya.
"Begitu banyak perusahaan-perusahaan ini yang memang masih mempekerjakan tapi
sebetulnya gaji mereka itu sudah sangat sangat sangat kecil sekali ya," kata Raden dalam
sebuah webinar, Senin (3/8/2020).
Raden mengemukakan bahwa pemotongan gaji yang dilakukan oleh perusahaan karena
pandemi bisa sangat besar. Dia menyebut ada pekerja yang hanya menerima seperempat atau
sepertiga gaji dari yang biasanya diterima dalam waktu normal.
Meski demikian, Raden tidak menampik upaya untuk mewujudkan program ini perlu kerja sama
antar stakeholder. Apalagi, ada kebutuhan sinkronisasi data supaya kebijakan yang dibuat
pemerintah tepat sasaran.
Oleh karena itu, dia mengatakan bahwa Komite tengah menyisir data-data dari BPJS
Ketenagakerjaan dengan Kementerian Ketenagakerjaan guna mengukur pekerja yang
kehilangan gajinya akibat pandemi Covid-19..
94
