Page 88 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 AGUSTUS 2020
P. 88
Selain itu juga sebagai petunjuk yang mengatur pelaksanaan pelayanan penempatan PMI pada
masa adaptasi kebiasaan baru yang wajib dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan PMI.
"Surat Edaran ini memuat beberapa poin penting, yaitu memastikan aspek keselamatan jiwa
para PMI diatas segala-galanya sebagai wujud kehadiran negara untuk memberikan
pelindungan menyeluruh bagi PMI," kata Benny.
"Memastikan setiap tahapan proses penempatan mematuhi protokol kesehatan secara ketat,
dan memastikan tidak adanya pembebanan biaya pemeriksaan PCR kepada CPMI/PMI,"
lanjutnya.
Benny menjelaskan, BP2MI telah berkoordinasi dengan Ketua Satuan Tugas Komite
Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional.
Pihaknya juga akan meminta arahan lebih lanjut kepada Menko Perekonomian selaku Ketua
Komite Kebijakan Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional terkait skema
pembiayaan tes PCR bagi CPMI.
BP2MI ingin memastikan bahwa CPMI tidak dibebankan biaya pemeriksaan PCR, baik dalam
proses penempatan maupun saat tiba dan berada di negara tujuan penempatan.
Seperti yang diketahui, Kepmenaker Nomor 294 tahun 2020 menyebutkan bahwa pembukaan
penempatan PMI dilakukan secara bertahap dan selektif pada negara tujuan penempatan
tertentu berdasarkan rekomendasi Perwakilan Republik Indonesia atau Kantor Dagang dan
Ekonomi Indonesia.
Pembukaan penempatan PMI ini juga dengan mempertimbangkan antara lain negara tujuan
penempatan terbuka bagi PMI dan menerapkan protokol kesehatan penanganan COVID-19 bagi
PMI.
"Terkait negara-negara tujuan penempatan tertentu yang sudah siap menerima tenaga kerja
asing dengan menerapkan protokol kesehatan, akan ditetapkan oleh Kementerian
Ketenagakerjaan melalui Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan
Kesempatan Kerja," ujarnya..
87
