Page 105 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 JUNI 2021
P. 105
Penerapan aturan tersebut setelah memperhatikan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan
Nomor 1/14/HK.04/IX/2020 tentang Sistem Bekerja Aparatur Sipil Negara Dalam Tatanan Normal
Baru di Kementerian Ketenagakerjaan dan menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia
yang menginstruksikan agar Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)
berbasis mikro.
"Sesuai arahan Menteri KetenaFkerjaan Ida Fauziyah, para pegawai yang bekerja pada tiap unit
kerja dapat melaksanakan Work From Office (WFO) maksimal 25 persen dari jumlah pegawai
dengan pertimbangan bahwa wilayah kabupaten/kotanya berada dalam zona merah," kata
Sekretaris Jenderal Kemnaker, Anwar Sanusi di Jakarta, seperti dikutip RRI.co.id, Minggu
(20/6/2021).
Pegawai pada tiap unit kerja Kemnaker yang berada dalam wilayah kabupaten/kota zona kuning
atau zona oranye, dapat melaksanakan WFO maksimal 50 persen dari jumlah pegawai.
WFO tersebut dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat di lingkungan
kantor.
Kebijakan ini diambil sebagai upaya pelindungan para pegawai beserta keluarga, dan masyarakat
di sekitar lingkungan kerja dari penyebaran COVID-19.
Namun, kata Anwar, dalam menerapkan kebijakan PPKM berbasis mikro ini harus tetap
memperhatikan target kinerja unit kerja dan target kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) yang
telah ditentukan.
"WFH itu bukan berarti berarti libur. Jadi target unit, kinerja ASN dan layanan tetap harus
dilaksanakan," katanya.
Ia juga mengingatkan ASN agar menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat.
Sementara kepada ASN yang melakukan WFH agar tidak melakukan mobilisasi ke daerah lain.
"Ketika ASN melakukan WFH jangan bepergian ke luar daerah dulu, kecuali mendesak. Semua
orang harus mematuhi protokol kesehatan," ucapnya.
Kebijakan internal Kemnaker ini diberlakukan di semua kantor Kemnaker yang berada di pusat
maupun kantor unit pelaksana teknis pusat (UPTP) Kemnaker yang tersebar di seluruh Indonesia.
(Miechell Octovy Koagouw).
104
