Page 133 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 JUNI 2021
P. 133
Judul BP2MI Sosialisasikan Peluang Kerja ke Luar Negeri
Nama Media rri.co.id
Newstrend Sosialisasi Peluang Kerja ke Luar Negeri
Halaman/URL https://rri.co.id/bukittinggi/info-publik/1085194/bp2mi-sosialisasikan-
peluang-kerja-ke-luar-negeri
Jurnalis Irsyad
Tanggal 2021-06-20 12:00:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 10.000.000
News Value Rp 30.000.000
Kategori Ditjen Binapenta
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Ringkasan
Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) bersama anggota DPR RI Komisi IX dan
Pemerintah Kota Padang Panjang menggelar sosialisasi peluang kerja ke luar negeri dan
pelindungan menyeluruh kepada Pekerja Migran Indonesia (PMI) sebagai VVIP untuk para
pemuda pencari kerja di Kota Padang Panjang. Sosialisi yang dibuka langsung Wali Kota Padang
Panjang Fadly Amran itu, di gelar di Aula Hotel Hasiba, Sabtu (19/6/2021).
BP2MI SOSIALISASIKAN PELUANG KERJA KE LUAR NEGERI
Padang Panjang: Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) bersama anggota DPR
RI Komisi IX dan Pemerintah Kota Padang Panjang menggelar sosialisasi peluang kerja ke luar
negeri dan pelindungan menyeluruh kepada Pekerja Migran Indonesia (PMI) sebagai VVIP untuk
para pemuda pencari kerja di Kota Padang Panjang. Sosialisi yang dibuka langsung Wali Kota
Padang Panjang Fadly Amran itu, di gelar di Aula Hotel Hasiba, Sabtu (19/6/2021).
Anggota DPR RI Komisi IX, yang juga mantan wali kota Padang Panjang dua periode Suir Syam
mengatakan, kedatangannya ke Sumatera Barat untuk melakukan sosialisasi UU PMI yang
sebelumnya disebut dengan Tenaga Kerja Indonesia (TKI).
"PMI merupakan orang kita yang memenuhi syarat, punya kompetensi yang memenuhi
persyaratan seluruhnya untuk bekerja di luar negeri," ujar Suir Syam.
Suir Syam menyatakan, sebelumnya banyak berita negatif tentang TKI yang bekerja di luar
negeri seperti yang ada di Malaysia dan Arab Saudi. Selain proses administrasi yang rumit dan
berbelit-belit, hingga berita tentang penganiayaan dan keterlambatan upah yang diterima para
pekerja migran.
"Hal tersebut dikarenakan UU yang lama tidak melibatkan tugas dan fungsi peranan pemerintah,
baik itu pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, kota hingga pemerintah desa dalam melakukan
perlindungan TKI. Hal tersebut menjadikan peranan swasta yang lebih dominan dalam mengelola
tenaga kerja ke luar negeri," tutur Suir Syam.
132
