Page 136 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 JUNI 2021

Sementara itu. Koordinator PPMI, Direktorat Bina Penempatan dan Pelindungan Migran
Indonesia. Ridho Am-rullah mengemukakan sidak dilakukan setelah pihaknya mendapat
informasi dari masyarakat bahwa terdapat CPMI yang akan di berangkatkan ke Timur Tengah.

"Kami mendapat informasi bahwa para CPMI akan dikirim ke negara Irak dan Uni Emirat Arab
yang ditampung pada dua kamar kos berlantai dua," katanya.

Ia menambahkan 11 CPMI yang akan dikirim ini tidak dilengkapi dokumen sebagaimana yang
dipersyaratkan sehingga membuat perlindungan terhadap mereka menjadi rentan.

Sebanyak 11 CPMI tersebut berasal dari berbagai daerah, yaitu. Bangka Beli-tung. Madiun.
Pandeglang. Musi Banyuasin Sumsel, Karawang, Sukabumi, Papua, Lampung Utara, Bandung,
Purbalingga, dan Cilegon.

Menurut Ridho, rencana pengiriman CPMI keluar negeri ini melanggar Keputusan Menteri
Ketenagakerjaan Nomor 260 Tahun 2015 Tentang Penghentian Dan Pelarangan Penempatan
Tenaga Kerja Indonesia Pada Pengguna Perseorangan Di Negara-Negara Kawasan Timur
Tengah.

"Pelanggaran juga diduga terjadi terhadap Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang
Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, di mana pemerintah melarang pengiriman PMI ke
kawasan Timur Tengah untuk sektor domestik dan rumah tangga." katanya.

Plt. Direktur Bina Penempatan dan Pelindungan Migran Indonesia, Yuli Adiratna menyatakan
pihaknya bersama Pengawas Ketenagakerjaan dan kepolisian akan mendalami adanya indikasi
tindak pidana pada kasus ini.

Kemnaker juga akan bersikap tegas kepada perusahaan penempatan PMI yang terlibat dalam
kasus ini.
"Selanjutnya, penanganan para calon pekerja migran tersebut akan dikoordinasikan dengan
Kepolisian RI agar dapat dilakukan penanganan lebih lanjut." kata Yuli. (Ant)

135