Page 14 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 JUNI 2021
P. 14
Dalam pengadaan CASN 2021, pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) telah menerbitkan 3 regulasi.
Mengutip laman Instagram Badan Kepegawaian Negara (BKN) @bkngoidofficial, Senin
(21/6/2021), regulasi tersebut dapat diakses melalui https://www.bkn.go.id/regulasi.
Secara rinci, 3 regulasi tersebut ialah: - PermenPANRB Nomor 27 tahun 2021 tentang Pengadaan
PNS , dapat diunduh di https://jdih.menpan.go.id/puu-1224-Peraturan%20Menpan.html -
PermenPANRB Nomor 28 tahun 2021 tentang Pengadaan PPPK untuk Jabatan Fungsional Guru
pada Instansi Daerah Tahun 2021, dapat diunduh di https://jdih.menpan.go.id/puu-1225-
Peraturan%20Menpan.html - PermenPANRB Nomor 29 tahun 2021 tentang Pengadaan PPPK
untuk Jabatan Fungsional, dapat diunduh di https://jdih.menpan.go.id/puu-1226-
Peraturan%20Menpan.html Seluruh proses pendaftaran hingga tes CASN 2021 dilakukan secara
online melalui portal sscasn.bkn.go.id. Kendati, calon peserta belum dapat melakukan
pendaftaran atau melihat instansi mana saja yang membuka formasi.
Menukil laman SSCASN BKN, secara umum, alur pendaftaran CPNS 2021 ialah: - Daftar akun
melalui sscasn.bkn.go.id - Daftar formasi (memilih formasi, unggah dokumen, cetak kartu) -
Seleksi administrasi (verifikasi, cetak kartu ujian) - Seleksi kompetensi dasar - Seleksi kompetensi
bidang - Pengumuman kelulusan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memastikan tidak
ada pungutan biaya alias gratis dalam pengurusan dan pencetakan kartu tanda bukti pendaftaran
Pencari Kerja (AK/I) atau biasa disebut dengan kartu kuning .
Untuk mendaftarkan diri sebagai pencari kerja, masyarakat dapat datang langsung ke Dinas
Kabupaten/Kota, atau secara online melalui kemnaker.go.id pada layanan karirhub. Apabila kartu
AK/I akan dicetak, maka pencari kerja harus datang ke Dinas Kabupaten/Kota terdekat. "Apabila
ada petugas yang meminta pungutan, laporkan saja ke pihak ke berwajib dan petugas yang
meminta pungutan akan dikenakan sanksi tegas," kata Menaker Ida Fauziyah di Jakarta, Sabtu
(19/6/2021).
Permintaan pembuatan kartu kuning belakangan ini dilaporkan meningkat di berbagai daerah.
Hal ini dipengaruhi adanya persiapan pendaftaran CPNS, adanya lulusan pendidikan yang
mencari kerja, serta para pekerja yang terdampak pandemi COVID-19.
Menaker Ida pun mengimbau masyarakat yang sedang mencari kerja untuk mendaftarkan diri
ke Dinas yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan di tingkat kabupaten/kota.
Pelayanan pendaftaran pencari kerja tersebut diatur oleh Peraturan Menteri Ketenagakerjaan
Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penempatan Tenaga Kerja.
Hal ini juga sesuai kebijakan otonomi daerah, di mana pencari kerja yang akan bekerja di dalam
atau di luar negeri harus terdaftar di Dinas Kabupaten/Kota sesuai domisili. Namun, bagi pencari
kerja yang berada di luar kabupaten/kota domisilinya tetap dapat mendaftarkan diri ke Dinas
ketenagakerjaan setempat, karena pelayanan pencari kerja bersifat nasional.
"Kami meminta para kepala dinas untuk memberikan pelayanan yang baik, maksimal,
memudahkan para pemohon yang mengajukan diri untuk pengurusan kartu AK/I. Jangan
dipersulit," ujar Menaker Ida Fauziyah .
Menurut Menaker Ida Fauziyah, di beberapa daerah terindikasi masih ditemukan atau terjadi
praktek pungutan biaya pembuatan kartu kuning. "Modusnya mulai dari biaya administrasi,
hingga biaya sukarela. Padahal semestinya hal tersebut dilarang dan dapet dikategorikan sebagai
pungutan liar," ujarnya.
13
