Page 151 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 JUNI 2021
P. 151
SIMAK SYARAT DAN CARA DAFTAR PEMBUATAN KARTU KUNING GRATIS DI
KEMNAKER, DIPASTIKAN GRATIS
Laporan Wartawan Tribunnews, Larasati Dyah Utami , JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemnaker) memastikan tidak ada pungutan biaya alias gratis dalam pengurusan dan
pencetakan kartu tanda bukti pendaftaran Pencari Kerja (AK/I) atau biasa disebut dengan kartu
kuning .
Untuk mendaftarkan diri sebagai pencari kerja, masyarakat dapat datang langsung ke Dinas
Kabupaten/Kota, atau secara online melalui kemnaker.go.id pada layanan karirhub.
Apabila kartu AK/I akan dicetak, maka pencari kerja harus datang ke Dinas Kabupaten/Kota
terdekat.
"Apabila ada petugas yang meminta pungutan, laporkan saja ke pihak ke berwajib dan petugas
yang meminta pungutan akan dikenakan sanksi tegas," kata Menaker Ida Fauziyah di Jakarta,
Sabtu (19/6/2021).
Permintaan pembuatan kartu kuning belakangan ini dilaporkan meningkat di berbagai daerah.
Hal ini dipengaruhi adanya persiapan pendaftaran CPNS , adanya lulusan pendidikan yang
mencari kerja, serta para pekerja yang terdampak pandemi Covid-19.
Menaker Ida pun mengimbau masyarakat yang sedang mencari kerja untuk mendaftarkan diri
ke Dinas yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan di tingkat kabupaten/kota.
Pelayanan pendaftaran pencari kerja tersebut diatur oleh Peraturan Menteri Ketenagakerjaan
Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penempatan Tenaga Kerja.
Hal ini juga sesuai kebijakan otonomi daerah, di mana pencari kerja yang akan bekerja di dalam
atau di luar negeri harus terdaftar di Dinas Kabupaten/Kota sesuai domisili.
Namun, bagi pencari kerja yang berada di luar kabupaten/kota domisilinya tetap dapat
mendaftarkan diri ke Dinas ketenagakerjaan setempat, karena pelayanan pencari kerja bersifat
nasional.
"Kami meminta para kepala dinas untuk memberikan pelayanan yang baik, maksimal,
memudahkan para pemohon yang mengajukan diri untuk pengurusan kartu AK/I. Jangan
dipersulit," ujar Menaker Ida Fauziyah .
Menurut Menaker Ida Fauziyah , di beberapa daerah terindikasi masih ditemukan atau terjadi
praktik pungutan biaya pembuatan kartu kuning .
"Modusnya mulai dari biaya administrasi, hingga biaya sukarela. Padahal semestinya hal tersebut
dilarang dan dapet dikategorikan sebagai pungutan liar," ujarnya.
Menaker Ida Fauziyah menambahkan, bagi pencari kerja yang telah mendapatkan pekerjaan,
wajib melaporkan telah diterima bekerja kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang
ketenagakerjaan kabupaten/kota.
Data-data pencari kerja yang diperoleh dari pembuatan kartu kuning itu lanjut, Menaker Ida
Fauziyah , dapat dimanfaatkan oleh masing-masing dinas tenaga kerja.
"Salah satunya untuk membuat perencanaan tenaga kerja, sehingga ketersediaan lowongan
pekerjaan di daerahnya dapat segera diisi oleh pencari kerja," katanya.
150
