Page 177 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 JUNI 2021
P. 177
kerja akan diarahkan kepada halaman beranda layanan karirhub. Pencari Kerja dapat melihat
berbagai lamaran yang tersedia dan melamar pada lowongan yang diminati.
Jika akan mencetak kartu AK/I pencari kerja datang langsung ke Dinas Kabupaten/Kota.
Untuk memperoleh AK/I, pencari kerja mengajukan secara manual dengan melampirkan fotokopi
KTP yang masih berlaku; pas foto terbaru berwarna ukuran 3 x 4 cm sebanyak 2 (dua) lembar;
fotokopi ijazah pendidikan terakhir; fotokopi sertifikat Kompetensi Kerja bagi yang memiliki;
dan/atau fotokopi surat keterangan pengalaman kerja bagi yang memiliki.
Menurut Ida Fauziyah, permintaan pembuatan kartu kuning belakangan ini dilaporkan meningkat
di berbagai daerah.
Hal ini dipengaruhi adanya persiapan pendaftaran CPNS, adanya lulusan pendidikan yang
mencari kerja, serta para pekerja yang terdampak pandemi Covid-19.
Menaker Ida mengimbau masyarakat yang sedang mencari kerja untuk mendaftarkan diri ke
Dinas yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan di tingkat kabupaten/kota.
Pelayanan pendaftaran pencari kerja tersebut diatur oleh Peraturan Menteri Ketenagakerjaan
Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penempatan Tenaga Kerja.
Hal ini juga sesuai kebijakan otonomi daerah, di mana pencari kerja yang akan bekerja di dalam
atau di luar negeri harus terdaftar di Dinas Kabupaten/Kota sesuai domisili.
Namun, bagi pencari kerja yang berada di luar kabupaten/kota domisilinya tetap dapat
mendaftarkan diri ke Dinas ketenagakerjaan setempat, karena pelayanan pencari kerja bersifat
nasional.
"Kami meminta para kepala dinas untuk memberikan pelayanan yang baik, maksimal,
memudahkan para pemohon yang mengajukan diri untuk pengurusan kartu AK/I. Jangan
dipersulit," ujar Ida Fauziyah.
Menurut Ida Fauziyah, di beberapa daerah terindikasi masih ditemukan atau terjadi praktek
pungutan biaya pembuatan kartu kuning.
"Modusnya mulai dari biaya administrasi, hingga biaya sukarela. Padahal semestinya hal tersebut
dilarang dan dapet dikategorikan sebagai pungutan liar," ujarnya.
Ida Fauziyah menambahkan, bagi pencari kerja yang telah mendapatkan pekerjaan, wajib
melaporkan telah diterima bekerja kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang
ketenagakerjaan kabupaten/kota. Data-data pencari kerja yang diperoleh dari pembuatan kartu
kuning itu lanjut, Menaker Ida Fauziyah, dapat dimanfaatkan oleh masing-masing dinas tenaga
kerja.
"Salah satunya untuk membuat perencanaan tenaga kerja, sehingga ketersediaan lowongan
pekerjaan di daerahnya dapat segera diisi oleh pencari kerja," katanya. Kartu kuning pencari
kerja berbentuk persegi panjang yang dibagi menjadi 2 halaman.
Di halaman pertama, berisi nomor pencari kerja, nomor identitas diri/KTP, foto dan tanda tangan
pencari kerja, serta kolom kewajiban pencari kerja melapor 4 kali dalam 2 tahun. Sementara di
halaman kedua tercantum informasi mengenai data diri pencari kerja, seperti nama, tempat
tanggal lahir, jenis kelamin, status, agama, alamat, daftar pendidikan formal maupun non-
formal, serta disahkan dengan tanda tangan pengantar kerja, dalam hal ini pihak Disnaker
Kabupaten/Kota. (jpnn)
176
