Page 189 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 JUNI 2021
P. 189
KEMNAKER PASTIKAN PEMBUATAN KARTU KUNING GRATIS
INFO NASIONAL-- Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memastikan tidak ada pungutan
biaya alias gratis dalam pengurusan dan pencetakan kartu tanda bukti pendaftaran Pencari Kerja
(AK/I) atau biasa disebut dengan kartu kuning.
Untuk mendaftarkan diri sebagai pencari kerja, masyarakat dapat datang langsung ke Dinas
Ketenagakerjaan di Kabupaten/Kota atau secara online melalui kemnaker.go.id pada layanan
karirhub. Apabila kartu AK/I akan dicetak, maka pencari kerja harus datang ke kantor dinas
terdekat.
"Apabila ada petugas yang meminta pungutan, laporkan saja ke pihak ke berwajib dan petugas
yang meminta pungutan akan dikenakan sanksi tegas," ucap Menteri Ketenagakerjaan Ida
Fauziyah di Jakarta, Sabtu, 19 Juni 2021.
Permintaan pembuatan kartu kuning belakangan ini dilaporkan meningkat di berbagai daerah.
Hal ini dipengaruhi adanya persiapan pendaftaran CPNS, adanya lulusan pendidikan yang
mencari kerja, serta para pekerja yang terdampak pandemi Covid-19.
Menaker Ida pun mengimbau masyarakat yang sedang mencari kerja untuk mendaftarkan diri
ke kantor dinas terkait di tingkat Kabupaten/Kota. Pelayanan pendaftaran pencari kerja tersebut
diatur oleh Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penempatan
Tenaga Kerja.
Hal ini juga sesuai kebijakan otonomi daerah, di mana pencari kerja yang akan bekerja di dalam
atau di luar negeri harus terdaftar di Dinas Kabupaten/Kota sesuai domisili. Namun, bagi pencari
kerja yang berada di luar kabupaten/kota domisilinya tetap dapat mendaftarkan diri ke Dinas
ketenagakerjaan setempat, karena pelayanan pencari kerja bersifat nasional.
"Kami meminta para kepala dinas untuk memberikan pelayanan yang baik, maksimal,
memudahkan para pemohon yang mengajukan diri untuk pengurusan kartu AK/I. Jangan
dipersulit," kata Ida, menambahmenambahkan.
Dalam pantauan Kemnaker, di beberapa daerah terindikasi masih ditemukan atau terjadi praktek
pungutan biaya secara ilegal pembuatan kartu kuning. "Modusnya mulai dari biaya administrasi,
hingga biaya sukarela. Padahal semestinya hal tersebut dilarang dan dapat dikategorikan sebagai
pungutan liar," ujarnya.
Ida melanjutkan, bagi pencari kerja yang telah mendapatkan pekerjaan, wajib melaporkan telah
diterima bekerja kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan
kabupaten/kota.
Data-data pencari kerja yang diperoleh dari pembuatan kartu kuning itu dapat dimanfaatkan
oleh masing-masing dinas tenaga kerja. "Salah satunya untuk membuat perencanaan tenaga
kerja, sehingga ketersediaan lowongan pekerjaan di daerahnya dapat segera diisi oleh pencari
kerja," kata Ida.
Kartu kuning pencari kerja berbentuk persegi panjang yang dibagi menjadi 2 halaman. Di
halaman pertama, berisi nomor pencari kerja, nomor identitas diri/KTP, foto, dan tanda tangan
pencari kerja, serta kolom kewajiban pencari kerja melapor empat kali dalam dua tahun.
Sementara di halaman kedua tercantum informasi mengenai data diri pencari kerja, seperti
nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, status, agama, alamat, daftar pendidikan formal
maupun non-formal, serta disahkan dengan tanda tangan pengantar kerja, dalam hal ini pihak
Disnaker Kabupaten/Kota.
188
