Page 326 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 JUNI 2021
P. 326
CUTI BERSAMA NATAL 2021 DITIADAKAN
Pemerintah memutuskan untuk mengganti dua hari libur nasional dan meniadakan cuti bersama
Natal 2021. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK)
Muhadjir Efendy mengatakan, keputusan tersebut dilakukan mengingat kondisi Covid-19 yang
belum membaik.
"Pemerintah memutuskan untuk mengubah dua hari libur nasional dan meniadakan satu hari
libur cuti bersama," kata Muhadjir dalam-konferensi pers secara virtual, Jumat (18/6).
Libur nasional yang diganti adalah libur Tahun Baru Islam 1443 Hijriah dari semula Selasa 10
Agustus 2021 digeser satu hari menjadi Rabu 11 Agustus 2021.
Kemudian, libur Maulid Nabi Muhammad SAW yang semula Selasa 19 Oktober 2021 menjadi
Rabu 20 Oktober 2021. "Untuk libur cuti bersama Natal 2021 pada 24- Desember, ditiadakan,"
kata Muhadjir.
Ia mengatakan, keputus-an tersebut juga berdasarkan arahan Presiden Jokowi yang meminta
adanya peninjauan ulang terhadap hari libur nasional dan cuti bersama yang sudah tercantum
dalam surat keputusan bersama (SKB) tiga menteri.
SKB tiga menteri tersebut adalah Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Agama, serta Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
Cuti ASN ditiadakan
Sementara itu Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi, Birokrasi (Menpan-
RB) Tjahjo Kumolo mengatakan, hak cuti perorangan untuk aparatur sipil negara (ASN)
sementara ditiadakan.
Hal itu diungkapkan Tjahjo merespons adanya peningkatan kasus Covid-19 di Indonesia usai
liburan panjang Idul Fitri kemarin. "Kami putuskan bahwa demi kemaslahatan dalam konteks
pandemi Covid-19 ini bahwa hak cuti ASN itu untuk se-, mentara ditiadakan." kata Tjahjo usai
rapat tentang cuti bersama, Jumat (18/6).
Tjahjo menjelaskan, yang dimaksud ditiadakan yakni pada saat ASN ingin mengajukan jadwal
cuti yang berdempetan dengan akhir pekan dan ljbur nasional.
Ia pun menegaskan, tidak ada istilah cuti bersama, semua harus konsentrasi untuk kesehatan
masyarakat di masa pandemi. "Sebagaimana arahan dari Bapak Presiden, arahan Pak Menko
bahwa semua untuk menjaga kesehatan masyarakat dari pandemi covid yang ada," ujarnya.
Tjahjo juga mengatakan, Surat Edaran Menpan-RB Nomor 67 tentang Sistem Kerja Pegawai
Aparatur Sipil Negara masih berlaku. Sehingga, sampai saat ini tidak ada istilah lockdown untuk
kawasan pemerintahan karena layanan masyarakat harus tetap jalan.
'Tapi masing-masing kementerian, lembaga, instansi dan pemda sesuai zona merah di daerah
sebagaimana yang diputuskan oleh Satgas maupun kepala daerah itu Kementerian bisa 50
persen kerja di kantor, kerja di rumah. 75 persen kerja di kantor 25 persen kerja di rumah,"
ujarnya. (Kompas.com)
325
