Page 323 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 JUNI 2021
P. 323
Judul Menaker Ida Pastikan Revisi Tanggal Merah Ditaati Perusahaan
Nama Media wartaekonomi.co.id
Newstrend Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama 2021
Halaman/URL https://www.wartaekonomi.co.id/read346571/menaker-ida-pastikan-
revisi-tanggal-merah-ditaati-perusahaan
Jurnalis redaksi
Tanggal 2021-06-19 07:48:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kami akan menindaklanjuti berupa pemberian
surat edaran kepada perusahaan-perusahaan melalui gubernur, bupati/wali kota
Ringkasan
Pemerintah menetapkan kebijakan revisi tanggal merah hari libur nasional dan cuti bersama
tahun ini. Langkah ini diambil untuk meredam penyebaran COVID-19 yang berpotensi terjadi
pada libur panjang atau long weekend. Aturan itu tertuang dalam Surat Keputusan Bersama
(SKB) Menag, Menaker, dan Menteri PAN-RB Nomor 712 Tahun 2021, Nomor 1 Tahun 2021,
Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bersama Menag, Menaker,
Menteri PANRB Nomor 642 Tahun 2020, Nomor 4 Tahun 2020, Nomor 4 tahun 2020 Tentang
Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2021.
MENAKER IDA PASTIKAN REVISI TANGGAL MERAH DITAATI PERUSAHAAN
Pemerintah menetapkan kebijakan revisi tanggal merah hari libur nasional dan cuti bersama
tahun ini. Langkah ini diambil untuk meredam penyebaran COVID-19 yang berpotensi terjadi
pada libur panjang atau long weekend.
Aturan itu tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Menag, Menaker, dan Menteri PAN-
RB Nomor 712 Tahun 2021, Nomor 1 Tahun 2021, Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan
Kedua Atas Keputusan Bersama Menag, Menaker, Menteri PANRB Nomor 642 Tahun 2020,
Nomor 4 Tahun 2020, Nomor 4 tahun 2020 Tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun
2021.
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengungkapkan, pihaknya akan menindaklanjuti
kesepakatan yang telah dituangkan dalam SKB tiga menteri itu. Petunjuk pelaksanaanya akan
dikoordinasikan melalui Surat Edaran yang akan diberikan kepada Pemerintah Daerah.
322
