Page 320 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 JUNI 2021
P. 320

Penggagalan ini bermula saat Tim Satgas Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Satgas PPMI)
              melakukan Inspeksi Mendadak pada Kamis, 17 Juni di daerah I lalim Perdanakusuma, Makassar,
              Jakarta Timur.

              Dirjen Binapenta dan PKK Kemnaker, Suhartono menjelaskan, 11 CPMI yang akan dikirimkan ke
              Timur  Tengah  ini  dijanjikan  pekerjaan  dengan  upah  yang  tinggi  dan  kemudahan  dalam
              mengurusi prosesnya.

              Atas kejadian tersebut, Suhartono mengimbau masyarakat untuk berhati-hati dan waspada jika
              ada pihak-pihak yang merayu untuk bekerja ke luar negeri dengan mudah, apalagi untuk bekerja
              ke luar negeri sebagai PLRT di negara Timur Tengah.

              "Pastikan  bahwa  informasi  penempatan  PMI  ke  luar  negeri  didapatkan  atau  diklarifikasi
              sebelumnya melalui Dinas Ketenagakerjaan atau Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) Provinsi
              atau  Kabupaten/Kota  setempat.  Para  pencari  kerja  juga  dapat  mengakses  karir  hub  melalui
              aplikasi  Sisnaker  yang  tersedia  pada  smartphone  android  untuk  mencari  segala  informasi
              ketenagakerjaan," kata Suhartono, Jumat, 18 Juni.

              Sementara  itu,  Koordinator  PPMI  Direktorat  Bina  Penempatan  dan  Pelindungan  Migran
              Indonesia,  Ridho  Amrullah  mengemukakan,  Sidak  dilakukan  setelah  pihaknya  mendapat
              informasi dari masyarakat bahwa terdapat CPMI yang akan di berangkatkan ke Timur Tengah.
              "Kami mendapat informasi bahwa para CPMI akan dikirim ke negara Irak dan Uni Emirat Arab
              yang ditampung pada dua kamar kos berlantai dua," Ridho.

              Ridho mengatakan, 11 CPMI yang akan dikirim ini tidak dilengkapi dokumen sebagaimana yang
              dipersyaratkan, sehingga membuat pelindungan terhadap mereka menjadi rentan.

              Diketahui,  11  CPMI  tersebut  berasal  dari  berbagai  daerah,  yaitu,  Bangka  Belitung,  Madiun,
              Pandeglang, Musi Banyuasin Sumsel, Karawang, Sukabumi, Papua, Lampung Utara, Bandung,
              Purbalingga, dan Cilegon.
              "Pelanggaran  juga  diduga  terjadi  terhadap  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2017  tentang
              Pelindungan  Pekerja  Migran  Indonesia,  di  mana  pemerintah  melarang  pengiriman  PMI  ke
              kawasan Timur T engah untuk sektor domestik dan rumah tangga," kata Ridho. (khf-fin/Iin)

































                                                           319
   315   316   317   318   319   320   321   322   323   324   325