Page 317 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 JUNI 2021

DEMI CEGAH PENYEBARAN COVID-19, PEMERINTAH TAK HANYA GESER HARI
LIBUR NASIONAL
Demi mengantisipasi angka kasus Covid-19 yang semakin meningkat, pemerintah
menghilangkan sementara hak cuti Aparatur Sipil Negara ( ASN ) untuk menekan laju penyebaran
Covid-19.

Hal itu disampaikan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN
RB) Tjahjo Kumolo, dalam konferensi pers secara virtual, Jumat, 18 Juni 2021.

Tjahjo Kumolo mengatakan, ASN dilarang untuk mengambil hak cuti secara berurutan untuk
mendapatkan libur panjang.

"Pengertian ditiadakan jangan sampai Sabtu libur, Minggu libur, hari besar keagamaan libur,
terus nanti semua ASN minta cutinya hari Senin. nah ini dilarang," tutur Tjahjo Kumolo.
Selain itu, pemerintah juga melarang kantor pemerintah untuk tutup atau ' lockdown ' agar
pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan.

Tjahjo Kumolo mengimbau jumlah ASN yang bekerja di kantor pemerintah, untuk menyesuaikan
aturan Satgas Covid-19.

Sebelumnya, pemerintah menggeser dua hari libur nasional dan menghapus satu hari cuti
bersama tahun ini untuk mengendalikan penyebaran Covid-19, sebagaimana dikutip Pikiran-
Rakyat.com dari laman Anadlu Agency.

Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy
mengatakan dua hari libur nasional yang diubah yakni libur Tahun Baru Islam 1440 Hijriah yang
sebelumnya jatuh pada Selasa 10 Agustus diubah menjadi Rabu 11 Agustus.

Kemudian, untuk libur Maulid Nabi Muhammad SAW yang sebelumnya jatuh pada 19 Oktober
diubah menjadi Rabu 20 Oktober.
Pemerintah juga menghapus cuti bersama perayaan Natal 2021 yang jatuh pada 24 Desember.

Hal itu diputuskan dalam Rapat Koordinasi Tingkat Menteri Peninjauan SKB hari libur nasional
dan Cuti Bersama tahun 2021 yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan
Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, dihadiri oleh Menag Yaqut Cholil
Qoumas, Menaker Ida Fauziyah, dan Menteri PANRB Tjahjo Kumolo.

"Sesuai dengan arahan Bapak Presiden untuk mengantisipasi hal-hal tidak diinginkan berkaitan
dengan masalah merebaknya penularan dan penyebaran wabah Covid-19 yang sampai sekarang
masih belum bisa tuntas, maka kemudian Bapak Presiden memberikan arahan agar ada
peninjauan ulang terhadap masalah libur dan cuti bersama," ujar Muhadjir.

Menko PMK menambahkan, berdasarkan arahan tersebut, pemerintah memutuskan untuk
mengubah dua hari libur nasional dan meniadakan satu hari libur cuti bersama.

"Sesuai arahan Bapak Presiden dan hasil keputusan Rapat Koordinasi Tingkat Menteri, maka
perlu dilakukan tindakan terukur dan efektif untuk mengendalikan penyebaran pandemi Covid-
19. Pengubahan hari libur nasional diterapkan pada hari raya keagamaan yang tidak ada ritual
ibadahnya. Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya long weekend," ujarnya.

Menko PMK menyampaikan, keputusan pemerintah ini didasarkan pada pertimbangan untuk
menghindarkan kemungkinan berkumpulnya masyarakat pada waktu tertentu.***.

316