Page 319 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 JUNI 2021
P. 319
Judul 11 CPMI Gagal Dikirim ke Timur Tengah
Nama Media Fajar
Newstrend PMI Ilegal
Halaman/URL Pg16
Jurnalis fin
Tanggal 2021-06-19 08:08:00
Ukuran 74x133mmk
Warna Hitam/Putih
AD Value Rp 22.200.000
News Value Rp 66.600.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
positive - Suhartono (Dirjen Binapenta dan PKK Kemnaker) Pastikan bahwa informasi
penempatan PMI ke luar negeri didapatkan atau diklarifikasi sebelumnya melalui Dinas
Ketenagakerjaan atau Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) Provinsi atau Kabupaten/Kota
setempat. Para pencari kerja juga dapat mengakses karir hub melalui aplikasi Sisnaker yang
tersedia pada smartphone android untuk mencari segala informasi ketenagakerjaan
negative - Ridho Amrullah (Koordinator PPMI Direktorat Bina Penempatan dan Pelindungan
Migran Indonesia) Kami mendapat informasi bahwa para CPMI akan dikirim ke negara Irak dan
Uni Emirat Arab yang ditampung pada dua kamar kos berlantai dua
negative - Ridho Amrullah (Koordinator PPMI Direktorat Bina Penempatan dan Pelindungan
Migran Indonesia) Pelanggaran juga diduga terjadi terhadap Undang-UndangNomor
18Tahun2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, di mana pemerintah melarang
pengiriman PMI ke kawasan Timur T engah untuk sektor domestik dan rumah tangga
Ringkasan
Sebanyak 11 orang Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang akan diberangkatkan ke Timur
Tengah berhasil digagalkan. Keberangkatan non prosedural yang direkrut dan akan
diberangkatkan oleh orang perseorangan sebagai Penata Laksana Rumah Tangga (PLRT)
diendus Kemenaker. Penggagalan ini bermula saat Tim Satgas Pelindungan Pekerja Migran
Indonesia (Satgas PPMI) melakukan Inspeksi Mendadak pada Kamis, 17 Juni di daerah I lalim
Perdanakusu-ma, Makassar, Jakarta Timur.
11 CPMI GAGAL DIKIRIM KE TIMUR TENGAH
Sebanyak 11 orang Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang akan diberangkatkan ke Timur
Tengah berhasil digagalkan. Keberangkatan non prosedural yang direkrut dan akan
diberangkatkan oleh orang perseorangan sebagai Penata Laksana Rumah Tangga (PLRT)
diendus Kemenaker.
318

