Page 38 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 JUNI 2021

Secara tradisional kita sudah mengenal jenis kerumunan yang disebut patembayan
(gesselschaft). Mereka adalah kelompok sosial yang anggota-anggotanya menjalin hubungan
bersifat kontraktual (sementara) dan kurang saling mengenal secara personal.

Gesselschaft disatukan oleh pemikiran yang sama dan ditentukan oleh kurwille (kehendak
rasional) termasuk pemikiran ekonomi (kerja). Pengaturan dari pelembagaan kontrak kerja di
rumah tangga dalam bentuk UU adalah ciri masyarakat kosmopolit di negara hukum yang
menghargai kesetaraan antar warga pemberi dan penerima kerja walau relasi kuasa keduanya
asimetris.

Berbeda dari isi Konvensi ILO No 198 yang mengharuskan negara menetapkan hak-hak dan
kewajiban dua belah dalam UU, RUU PPRT menyerahkan pengaturannya melalui kesepakatan-
kesepakatan hasil musyawarah mufakat. Meski demikian, kehadiran negara sebagai regulator
dan mediator harus ada terutama saat konflik antara keduanya muncul. Hal ini telah diperankan
oleh Pemerintah Singapura dan Filipina.

Satu isu penting yang dinormakan dalam RUU PPRT adalah skema gotong-royong dalam
pembayaran iuran Jamsostek bagi PRT. Dalam draf RUU PPRT pembayaran Jamsostek digotong
antara pemerintah dan pemberi kerja masing-masing Rp 16.000 dan Rp 20.000 per bulan. Uang
yang receh yang bisa menjadi investasi surga jika diniatkan sebagai sedekah bagi majikan
Muslim.

Legislasi pro orang miskin Hanya kelompok kaya yang bisa bertahan dan bahkan bisa semakin
kaya akibat pandemi. Sebaliknya, pandemi memicu melonjaknya jumlah penduduk miskin,
termasuk para perempuan PRT yang dirumahkan tiba-tiba oleh majikan. Riset Indonesia Budget
Center (IBC) 2021 menunjukkan memburuknya kesenjangan gender di Indonesia yang dipicu
memburuknya kemiskinan akibat pandemi Covid-19 dalam setahun ini.

Oleh karena itu, semua pihak harus berupaya melakukan pencegahan memburuknya kemiskinan,
termasuk dengan membuat kebijakan dan perundangan yang memberdayakan kelompok miskin
(pro-poor). Analisis dampak dari RUU PPRT adalah RUU ini termasuk kategori pro-poor legislation
karena berisi perlindungan terhadap "kepala keluarga" perempuan yang berprofesi PRT.

Dengan pengesahan RUU PPRT, para perempuan golongan miskin ini menjadi nyata (visible) di
mata negara sehingga membuka akses para PRT terhadap semua program perlindungan sosial
dari negara. Selama ini para PRT tak terdaftar di Kementerian Sosial maupun Kementerian
Koperasi-UMKM yang bertugas mendistribusikan paket krisis maupun pemulihan ekonomi akibat
pandemi. Sementara PRT memenuhi semua kriteria dan syarat untuk menerima paket-paket itu.
Para PRT masih termasuk golongan tak tersentuh (the untouchable ) walau hidup bersama kita.

Pengakuan dan pengesahan (recognizing dan legalizing) keberadaan PRT adalah upaya
pemberdayaan bagi kaum duafa sekaligus penghormatan atas semangat mereka
memperjuangkan perbaikan nasib mengatasi kemiskinan. Mereka memilih bekerja menjual
tenaga dan keringat daripada berpangku tangan menunggu belas kasihan menjadi beban
masyarakat dan negara.

Sebagian besar para PRT menerima gaji di bawah UMR karena "daya beli" pemberi kerja yang
juga rendah, padahal paling tidak mereka menanggung hidup empat orang per PRT (
dependency ratio 1:4) sehingga melindungi dan memberdayakan 5,6 juta PRT akan berdampak
pada penyelamatan setidaknya 22,4 juta penduduk. Tentu angka ini bisa berkembang menjadi
puluhan juta penduduk sesuai hukum multiplier effect.
Tidak mungkin mengembangkan karier dalam profesi PRT, sekali PRT akan terus jadi PRT
sehingga memiliki akses terhadap Jamsostek merupakan perlindungan bagi PRT saat purna.

37