Page 36 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 JUNI 2021
P. 36
Judul RUU PPRT dan Keadilan Sosial
Nama Media kompas.id
Newstrend Perlindungan PRT
Halaman/URL https://www.kompas.id/baca/opini/2021/06/21/ruu-pprt-dan-keadilan-
sosial/
Jurnalis EVA K SUNDARI
Tanggal 2021-06-21 06:00:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen Binapenta
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Ringkasan
Hanya kelompok kaya yang bisa bertahan dan bahkan bisa semakin kaya akibat pandemi.
Sebaliknya, pandemi memicu melonjaknya jumlah penduduk miskin, termasuk para perempuan
PRT yang dirumahkan tiba-tiba oleh majikan.
RUU PPRT DAN KEADILAN SOSIAL
Hanya kelompok kaya yang bisa bertahan dan bahkan bisa semakin kaya akibat pandemi.
Sebaliknya, pandemi memicu melonjaknya jumlah penduduk miskin, termasuk para perempuan
PRT yang dirumahkan tiba-tiba oleh majikan.
Itulah Sosialisme "Yang di dalamnya tiada eksploitasi manusia-oleh-manusia, tiada eksploitasi
pula manusia-oleh-negara, tiada kapitalisme, tiada kemiskinan, tiada perbudakan, tiada wanita
yang setengah-mati sengsara karena memikul beban yang dobel. " Soekarno, 1963
Beberapa politisi dan intelektual menolak RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT)
dengan alasan bisa merusak praktik gotong-royong dan kekeluargaan.
Ini aneh, karena tujuan pengajuan RUU PPRT adalah untuk menggerakkan gotong-royong dalam
mewujudkan keadilan sosial. UU PPRT kelak bisa menjadi alat negara untuk menyusun sebuah
"Perekonomian Nasional berdasar Kekeluargaan dan Gotong-royong", yaitu sosialisme Indonesia
yang memperbaiki pemerataan antar golongan. Sosialisme Pancasila yang berciri tiadanya
kemiskinan dan tiadanya perempuan yang disubordinasi dan dieksploitasi oleh orang dan negara.
Pesan Pancasila dan Konstitusi itu sejalan dengan tujuan Konvensi Organisasi Buruh
Internasional (ILO) No 189 Mengenai Kerja Layak Pekerja Rumah Tangga (PRT), demi mencegah
ruang domestik kita menjalankan praktik perbudakan modern terhadap kelompok perempuan.
Konvensi ini meminta negara berperan menciptakan keadilan melalui sebuah UU, untuk
memberikan perlindungan memadai dan perbaikan pada kondisi kerja PRT.
35