Page 401 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 JUNI 2021
P. 401

"Pemerintah memutuskan mengubah dua hari libur nasional dan meniadakan satu hari libur cuti
              bersama,"  ujar  Menteri  Koordinator  Bidang  Pembangunan  Manusia  dan  Kebudayaan  (Menko
              PMK) Muhadjir Effendy usai memimpin Rapat Tingkat Menteri tentang Peninjauan Kembali SKB
              Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2021, di Kantor Kementerian Koordinator Bidang
              Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Jumat (18/6/2021).

              Hari libur nasional yang diubah yakni Tahun Baru Islam 1443 Hijriah, yang mulanya jatuh pada
              10 Agustus menjadi 11 Agustus. Kemudian Maulid Nabi Muhammad SAW yang jatuh pada 19
              Oktober diubah menjadi 20 Oktober. Untuk cuti bersama Hari Raya Natal pada 24 Desember
              dicabut.

              Dijelaskan  bahwa  perubahan  dilakukan  sesuai  dengan  arahan  Presiden  Joko  Widodo  untuk
              mengantisipasi  hal-hal  yang  tidak  diinginkan  akibat  merebaknya  penularan  Covid-19  yang
              sampai  kini  masih  belum  tuntas.  Presiden  memberikan  arahan  agar  ada  peninjauan  ulang
              terhadap hari libur dan cuti bersama yang selama ini tercantum dalam SKB Hari Libur Nasional
              dan Cuti Bersama Tahun 2021.

              Lebih  rinci,  ketetapan  tersebut  tertuang  dalam  SKB  Menteri  Agama  (Menag),  Menteri
              Ketenagakerjaan  (Menaker),  dan  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan  Reformasi
              Birokrasi  (PANRB)  No.  712/2021,  No.  1/2021,  No.  3/2021  tentang  Perubahan  Kedua  Atas
              Keputusan Bersama Menag, Menaker, Menteri PANRB No. 642/2020, No. 4/2020, No. 4/2020
              Tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2021.
              Perubahan hari libur nasional dan cuti bersama merupakan upaya pemerintah untuk menekan
              laju mobilitas masyarakat di Indonesia mengingat angka kasus Covid-19 yang kian meningkat.
              Selain itu, diharapkan pergeseran hari libur nasional akan mencegah adanya libur panjang yang
              selama ini cenderung menimbulkan kenaikan angka kasus Covid-19.

              Menteri PANRB Tjahjo Kumolo mengakui bahwa cuti merupakan hak setiap Aparatur Sipil Negara
              (ASN).  Namun  dalam  kondisi  pandemi,  cuti  yang  berdekatan  dengan  hari  libur  nasional
              ditiadakan. Ia meminta agar ASN tidak memanfaatkan untuk mengambil cuti pada hari kerja
              yang terjepit diantara hari libur.

              "ASN sesuai ketentuan mempunyai hak cuti perorangan, tapi kami putuskan demi kemaslahatan
              dalam  konteks  pandemi,  bahwa  hak  cuti  ASN  itu  untuk  sementara  ditiadakan.  Ditiadakan
              dimaksudkan untuk cuti yang berdekatan dengan hari libur maupun cuti bersama," tegasnya.
              ASN dapat mengajukan cuti namun Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) masing-masing instansi
              tetap selektif dalam memberikan izin. "Cari cuti hari lain, semua konsentrasi untuk kesehatan
              masyarakat dan menjaga masyarakat dari pandemi Covid-19," imbuh Tjahjo.

              Lebih lanjut, hingga kini tidak ada penerapan _lockdown_ atau karantina wilayah untuk instansi
              pemerintah agar pelayanan publik bagi masyarakat terus berjalan. Kebijakan yang berlaku saat
              ini  adalah  Surat  Edaran  Menteri  PANRB  No.  67/2020.  Sistem  kerja  pemerintah  daerah
              menyesuaikan data zonasi risiko dan ketentuan Satuan Tugas Covid-19 di wilayahnya. Sementara
              kementerian  dapat  menerapkan  pelaksanaan  tugas  kedinasan  dari  rumah  (WFH)  dan  kantor
              (WFO) dengan persentase 50:50 atau 75:25 sesuai dengan ketentuan dalam SE tersebut.

              Menteri  PANRB  Tjahjo  Kumolo,  Menag  Yaqut  Cholil  Qoumas,  dan  Menaker  Ida  Fauziyah
              menandatangani  SKB  Perubahan  Hari  Libur  Nasional  dan  Cuti  Bersama  Tahun  2021  usai
              mengikuti  rapat  tingkat  menteri.  Penandatanganan  tersebut  disaksikan  oleh  Menko  PMK
              Muhadjir Effendy.

              (hen/kun).


                                                           400
   396   397   398   399   400   401   402   403   404   405   406