Page 511 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 JUNI 2021
P. 511
Judul Kemnaker Gagalkan Pengiriman 11 Pekerja Migran Ilegal ke Timur
Tengah
Nama Media mediaindonesia.com
Newstrend PMI Ilegal
Halaman/URL https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/412863/kemnaker-
gagalkan-pengiriman-11-pekerja-migran-ilegal-ke-timur-tengah
Jurnalis redaksi
Tanggal 2021-06-18 17:51:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen Binapenta
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Ringkasan
KEMENTERIAN Ketenagakerjaan (Kemnaker) berhasil menggagalkan pengiriman 11 calon
pekerja migran Indonesia (CPMI) nonprosedural, yang direkrut dan akan diberangkatkan oleh
perseorangan sebagai Penata Laksana Rumah Tangga (PLRT) ke wilayah Timur Tengah. Hal itu
terjadi saat Tim Satgas Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) dari Direktorat Jenderal
Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta dan PKK)
Kemnaker melakukan inspeksi mendadak pada Kamis (17/6) lalu di daerah Halim
Perdanakusuma, Jakarta Timur.
KEMNAKER GAGALKAN PENGIRIMAN 11 PEKERJA MIGRAN ILEGAL KE TIMUR
TENGAH
KEMENTERIAN Ketenagakerjaan (Kemnaker) berhasil menggagalkan pengiriman 11 calon
pekerja migran Indonesia (CPMI) nonprosedural, yang direkrut dan akan diberangkatkan oleh
perseorangan sebagai Penata Laksana Rumah Tangga (PLRT) ke wilayah Timur Tengah.
Hal itu terjadi saat Tim Satgas Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) dari Direktorat
Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta dan
PKK) Kemnaker melakukan inspeksi mendadak pada Kamis (17/6) lalu di daerah Halim
Perdanakusuma, Jakarta Timur.
Adapun 11 CPMI yang akan dikirimkan ke Timur Tengah, dijanjikan pekerjaan dengan upah
tinggi dan kemudahan dalam mengurus prosesnya. Masyarakat pun diimbau untuk berhati-hati
dan waspada, jika ada pihak yang merayu untuk bekerja ke luar negeri dengan mudah. Apalagi,
untuk bekerja ke luar negeri sebagai PLRT di kawasan Timur Tengah.
"Pastikan bahwa informasi penempatan PMI ke luar negeri didapatkan atau diklarifikasi
sebelumnya melalui Dinas Ketenagakerjaan atau Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) provinsi
dan kabupaten/kota setempat," ujar Dirjen Binapenta dan PKK Kemnaker Suhartono dalam
keterangan resmi, Jumat (18/6).
510
