Page 593 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 JUNI 2021

Walaupun begitu ada juga pekerjaan yang berkelanjutan setiap hari namun pekerjanya berstatus
PHL. Ada pun jenis pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja harian lepas adalah memetik,
perawatan, pemupukan, penyemportan insektisida, pembrondol, dan lain-lain.

Hubungan kerja para PHL tersebut juga kerap kali diserahkan ke perusahaan alih daya sehingga
hubungan kerja semakin tidak pasti dan ini pintu masuk lebih banyaknya pelanggaran hak-hak
normatif PHL.

Demikian juga dengan hak atas keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dan jaminan sosial. Dalam
melaksanakan pekerjaannya di kebun, PHL tidak dilindungi oleh alat pelindung diri yang
memadai.

Lalu masih banyak PHL yang tidak didaftarkan kelima program jaminan sosial yaitu program
Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKm),
Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pensiun (JP).

Berdasarkan data di tahun 2019 dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJamsostek) dari
seluruh pekerja di sektor perkebunan, jumlah pekerja yang mengikuti dua program BPJamsostek
yaitu JKK dan JKm sebanyak 1.383.099 orang, yang mengikuti tiga program (JKK, JKm dan JHT)
sebanyak 303.061 orang, dan yang ikut 4 program (JKK,JKm, JHT, dan JP) sebanyak 289.968
orang.
Dari data ini tersebut bila dibandingkan dengan jumlah tenaga kerja yang bekerja di perkebunan
kelapa sawit yang telah disebutkan Menaker Ida Fauziyah yaitu sebanyak 4.425.647 pekerja,
maka yang dapat 2 program hanya 31,25 persen, yang dapat tiga program hanya 6,84 persen,
dan yang dapat 4 program sebanyak 6,55 persen.

Menurut Timboel, untuk kepesertaan di JKN, banyak PHL yang didaftarkan ke program JKN
sebagai peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang iurannya dibayarkan pemerintah, dan
pekerja mandiri yang iurannya dibayar oleh PHL sendiri.
Seharusnya status kepesertaan PHL di JKN adalah pekerja penerima upah (PPU) badan usaha
swasta. "Ini pelanggaran terhadap Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan
Kesehatan," kata dia.

Timboel mengatakan, tentunya data di atas menggambarkan bahwa masih sangat sedikit pekerja
perkebunan sawit yang dilindungi jaminan sosial ketenagakerjaan secara utuh, dan pekerja yang
sudah didaftarkan tersebut cenderung adalah pekerja di kantor perkebunan, sementara PHL di
lokasi perkebunan sedikit yang didaftarkan, apalagi didaftrakan untuk 4 program.

Mengingat kondisi kerja PHL tersebut maka seharusnya Menaker Ida Fauziyah secara proaktif
memerintahkan mediator dan pengawas ketenagakerjaan melakukan edukasi dan pengawasan
serta penegakkan hukum sehingga PHL memperoleh hak-hak normatifnya.

"Dan peran mediator dan pengawasan ketenagakerjaan yang baik akan mendukung secara
signifikan membaiknya hubungan industrial di sektor perkebunan," kata dia.

Merujuk pada data Kementerian Pertanian (2019), jumlah petani yang terlibat di perkebunan
kelapa sawit sebanyak 2.673.810 orang dan jumlah tenaga kerja yang bekerja di perkebunan
kelapa sawit sebanyak 4.425.647 pekerja.

Menurut Ida Fauziyah, banyaknya pekerja yang ada dalam industri ini perlu mendapat perhatian
dari Gapki agar hubungan industrial terjaga dengan baik, mengingat Hubungan industrial yang
harmonis itu sangat penting.

592