Page 591 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 JUNI 2021
P. 591
Judul Kemnaker Harus Lakukan Pengawasan Ketenagakerjaan di Perkebunan
Kelapa Sawit
Nama Media beritasatu.com
Newstrend Industri Kelapa Sawit
Halaman/URL https://www.beritasatu.com/ekonomi/788817/kemnaker-harus-
lakukan-pengawasan-ketenagakerjaan-di-perkebunan-kelapa-sawit
Jurnalis EHD
Tanggal 2021-06-18 16:23:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Ringkasan
Kementerian Ketenagakerjaan ( Kemnaker ) diminta bekerja sama dengan pemerintah daerah
agar melakukan pengawasan ketenagakerjaan di perkebunan kelapa sawit. Sebab, banyak
pekerja di perkebunan kelapa sawit yang hak-haknya diabaikan pengusaha kelapa sawit.
Demikian dikatakan Sekretaris Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (Opsi), Timboel Siregar,
kepada Beritasatu.com, Jumat (18/6/2021).
KEMNAKER HARUS LAKUKAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DI PERKEBUNAN
KELAPA SAWIT
Jakarta, Kementerian Ketenagakerjaan ( Kemnaker ) diminta bekerja sama dengan pemerintah
daerah agar melakukan pengawasan ketenagakerjaan di perkebunan kelapa sawit. Sebab,
banyak pekerja di perkebunan kelapa sawit yang hak-haknya diabaikan pengusaha kelapa sawit.
Demikian dikatakan Sekretaris Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (Opsi), Timboel Siregar,
kepada Beritasatu.com, Jumat (18/6/2021).
Timboel mengatakan seperti itu sebagai respons pertemuan via oline Pengurus Gabungan
Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) dengan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida
Fauziyah, Senin (14/6/2021). Dalam pertemuan itu, Ida Fauziyah mengajak pengusaha kelapa
sawit untuk mewujudkan hubungan industrial yang kondusif pada sektor perkebunan kelapa
sawit.
Menurut Timboel, Kemnaker seharusnya melakukan sosialisasi dan edukasi kepada pekerja
perkebunan dan sekaligus melakukan pengawasan dan penegakan hukum yang baik.
Faktanya, kata dia, banyak pekerja di sektor perkebunan yang tidak memahami tentang
hubungan industrial dan sarana hubungan industrial sehingga hak-hak para pekerja tersebut
terabaikan.
590
