Page 592 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 JUNI 2021

Dengan fakta ini, kata dia, justru seharusnya pemerintah yang proaktif dengan memaksimalkan
fungsi mediator dan pengawas Ketenagakerjaan. "Banyak hak-hak normatif pekerja di sektor
perkebunan sawit, khususnya untuk pekerja harian lepas (PHL) yang diabaikan oleh pengusaha
kelapa sawit," kata dia.

Timboel menegaskan, peran Kemnaker dan Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) di Kabupatan dan
Provinsi sangat lemah untuk memastikan hak-hak normatif dapat dinikmati para PHL. "Lokasi
perkebunan yang sangat jauh dari kota dan rendahnya pengawasan dan penegakkan hukum
menyebabkan para PHL menjadi pekerja dalam kategori berada di lingkungan pekerjaan rentan,"
kata dia.

Pekerjaan rentan atau biasa disebut dengan precarious work, dalam pengertian yang paling
umum, adalah sebuah kondisi kerja tanpa standar dimana pekerja/buruh memiliki upah rendah,
tidak aman, tidak ada kestabilan kelangsungan pekerjaan, tanpa perlindungan, dan tidak dapat
menghidupi rumah tangga.

Menurut Timboel, pekerja rentan umumnya ditentukan oleh beberapa hal di antaranya adalah,
pertama, ketidakpastian mengenai status dan masa kerja.

Kedua, kemungkinan banyaknya pemberi kerja (majikan) atau majikan yang disamarkan atau
hubungan kerja ambigu yakni pekerja yang dipekerjakan oleh agen atau sub-kontraktor,
sehingga membuat pekerja berada dalam situasi yang sulit ketika tidak ada kejelasan mengenai
siapa pihak yang harus bertanggung jawab dan harus mempertanggungjawabkan hak dan
manfaat pekerja.

Ketiga, hak-hak pekerja yang tidak memadai atau bahkan tidak ada.

Keempat, kurangnya akses terhadap jaminan sosial dan manfaat biasanya berhubungan dengan
pekerjaan.

Kelima, upah rendah dan keenam, hambatan praktikal untuk bergabung dengan serikat pekerja
dan membuat perjanjian kerja bersama.

Menurut Timboel, sebenarnya ketentuan tentang hubungan kerja PHL sudah diatur di Keputusan
Menteri Tenaga Kerja dan Trasmigrasi (Kepmenakertrans) Nomor KEP. 100/MEN/VI/2004
tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PWKT).

Mengacu pada Bab V Pasal 10 pada ayat (1) dinyatakan untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu
yang berubah-ubah dalam hal waktu dan volume pekerjaan serta upah didasarkan pada
kehadiran, dapat dilakukan dengan perjanjian kerja harian lepas.

Sementara ayat (2)-nya mengatakan perjanjian kerja harian lepas sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) dilakukan dengan ketentuan pekerja/buruh bekerja kurang dari 21 hari dalam 1 bulan.
Dan ayat (3) nya menegaskan bahwa dalam hal pekerja/buruh bekerja 21 hari atau lebih selama
3 bulan berturut-turut atau lebih maka perjanjian kerja harian lepas berubah menjadi pekerja
waktu tidak tentu (PKWTT) atau pekerja tetap.

Para PHL umumnya bertahun-tahun bekerja dengan status hubungan kerja harian, walaupun
syarat yang dinyatakan dalam Kepmenakertrans) Nomor KEP. 100/MEN/VI/2004 sudah
dilanggar. Jenis pekerjaan yang dilakukan merupakan pekerjaan tetap yang selalu ada di
perkebunan namun tidak berkelanjutan, tergantung pada musimnya.

591