Page 67 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 JUNI 2021

Penerapan aturan tersebut setelah memperhatikan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan
Nomor 1/14/HK.04/IX/2020 tentang Sistem Bekerja Aparatur Sipil Negara Dalam Tatanan Normal
Baru di Kementerian Ketenagakerjaan dan menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia
yang menginstruksikan agar Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)
berbasis mikro.

"Sesuai arahan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, para pegawai yang bekerja pada tiap unit
kerja dapat melaksanakan (WFO) maksimal 25 persen dari jumlah pegawai dengan
pertimbangan bahwa wilayah kabupaten/kotanya berada dalam zona merah," kata Sekretaris
Jenderal Kemenaker, Anwar Sanusi di Jakarta, Minggu (20/6/2021).

Pegawai pada tiap unit kerja Kemenaker yang berada dalam wilayah kabupaten/kota zona kuning
atau zona oranye, dapat melaksanakan WFO maksimal 50 persen dari jumlah pegawai. WFO
tersebut dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat di lingkungan
kantor.

Kebijakan ini diambil sebagai upaya pelindungan para pegawai beserta keluarga, dan masyarakat
di sekitar lingkungan kerja dari penyebaran CIVID-19. Namun, kata Sekjen Anwar, dalam
menerapkan kebijakan PPKM berbasis mikro ini harus tetap memperhatikan target kinerja unit
kerja dan target kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) yang telah ditentukan.

"WFH itu bukan berarti berarti libur. Jadi target unit, kinerja ASN dan layanan tetap harus
dilaksanakan," katanya.

Ia juga mengingatkan ASN agar menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat. Sementara
kepada ASN yang melakukan WFH agar tidak melakukan mobilisasi ke daerah lain. "Ketika ASN
melakukan WFH jangan bepergian ke luar daerah dulu, kecuali mendesak. Semua orang harus
mematuhi protokol kesehatan," ucapnya.

Kebijakan internal Kemenaker ini diberlakukan di semua kantor Kemenaker yang berada di pusat
maupun kantor unit pelaksana teknis pusat (UPTP) Kemenaker yang tersebar di seluruh
Indonesia.

66