Page 62 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 JUNI 2021
P. 62
Judul Jika Lockdown, Buruh Desak Pemerintah Tanggung Biaya Hidup
Nama Media rri.co.id
Newstrend Dampak Virus COVID-19 dalam Ketenagakerjaan
Halaman/URL https://rri.co.id/yogyakarta/bisnis/ekonomi/1085767/jika-lockdown-
buruh-desak-pemerintah-tanggung-biaya-hidup
Jurnalis Rosihan Anwar
Tanggal 2021-06-20 22:32:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 10.000.000
News Value Rp 30.000.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Narasumber
negative - Irsad Ade Irawan (Ketua DPD KSPSI DIY) Wacana lockdown bukan yang pertama kali
diutarakan oleh Gubernur dalam merespons tingginya penularan Covid-19. Namun lockdown
belum pernah benar-benar dilakukan, yang ada PSBB dan PPKM yang cenderung merugikan
pekerja pariwisata, pengusaha kecil, dan pekerja informal
positive - Irsad Ade Irawan (Ketua DPD KSPSI DIY) Selama dalam karantina wilayah, kebutuhan
hidup dasar masyarakat DIY dan makanan hewan ternak menjadi tanggung jawab pemerintah
pusat dan daerah
positive - Irsad Ade Irawan (Ketua DPD KSPSI DIY) Pemerintah DIY memastikan adanya bantuan
hukum gratis bagi buruh yang mengalami dampak kesewenang-wenangan pengusaha seperti
PHK dan pemotongan upah. Pemerintah DIY juga harus mer6ivisi UMK DIY 2021 minimal Rp 3
juta
negative - Irsad Ade Irawan (Ketua DPD KSPSI DIY) DPD KSPSI DIY menolak lockdown yang
tidak berdasarkan pada UU 6/2018, apalagi hanya kebijakan pembatasan yang cenderung
merugikan pekerja pariwisata, pengusaha kecil dan pekerja informal
Ringkasan
Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) meminta agar wacana kuncian sementara
(kuntara) atau yang populer dengan istilah lockdown di Yogyakarta harus dilakukan secara
matang.
JIKA LOCKDOWN, BURUH DESAK PEMERINTAH TANGGUNG BIAYA HIDUP
Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) meminta agar wacana kuncian sementara
(kuntara) atau yang populer dengan istilah lockdown di Yogyakarta harus dilakukan secara
matang.
61
