Page 58 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 JUNI 2021
P. 58
Judul RUU PPRT dan Keadilan Sosial
Nama Media Kompas
Newstrend Perlindungan PRT
Halaman/URL Pg6
Jurnalis Opini
Tanggal 2021-06-21 03:58:00
Ukuran 266x256mmk
Warna Warna
AD Value Rp 285.950.000
News Value Rp 857.850.000
Kategori Ditjen Binapenta
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Ringkasan
Beberapa politisi dan intelektual menolak RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga dengan
alasan bisa merusak praktik gotong royong dan kekeluargaan. Ini aneh karena tujuan pengajuan
RUU PPRT adalah untuk menggerakkan gotong royong dalam mewujudkan keadilan sosial. UU
PPRT kelak bisa menjadi alat negara untuk menyusun sebuah "Perekonomian Nasional Berdasar
Kekeluargaan dan Gotong Royong", yaitu sosialisme Indonesia yang memperbaiki pemerataan
antargolongan. Sosialisme Pancasila yang berciri tiadanya kemiskinan dan tiadanya perempuan
yang disubordinasi dan dieksploitasi oleh orang dan negara.
RUU PPRT DAN KEADILAN SOSIAL
Beberapa politisi dan intelektual menolak RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga dengan
alasan bisa merusak praktik gotong royong dan kekeluargaan.
Ini aneh karena tujuan pengajuan RUU PPRT adalah untuk menggerakkan gotong royong dalam
mewujudkan keadilan sosial. UU PPRT kelak bisa menjadi alat negara untuk menyusun sebuah
"Perekonomian Nasional Berdasar Kekeluargaan dan Gotong Royong", yaitu sosialisme Indonesia
yang memperbaiki pemerataan antargolong-an. Sosialisme Pancasila yang berciri tiadanya
kemiskinan dan tiadanya perempuan yang disubordinasi dan dieksploitasi oleh orang dan negara.
Pesan Pancasila dan Konstitusi itu sejalan dengan tujuan Konvensi Organisasi Buruh
Internasional (ILO) Nomor 189 Mengenai Kerja Layak Pekerja Rumah Tangga (PRT) demi
mencegah ruang domestik kita menjalankan praktik perbudakan modern terhadap kelompok
perempuan. Konvensi ini meminta negara berperan menciptakan keadilan melalui sebuah UU,
untuk memberikan perlindungan memadai dan perbaikan pada kondisi kerja PRT.
RUU PPRT disusun dengan tujuan sama walau bobotnya jauh lebih ringan dari standar yang
digariskan Konvensi ILO No 189. Selama 17 tahun diperjuangkan, draf terakhir adalah versi ke-
11. Sebelumnya terus diubah untuk mengakomodasi masukan DPR yang sering lebih
merepresentasikan kepentingan pemberi kerja di rumah tangga.
57
