Page 688 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 JUNI 2021

Perum Damri menuai perhatian publik setelah serikat pekerja transportasi menuding BUMN
tersebut lalai mensejahterakan pekerjanya.
Damri dituding tidak membayar upah sesuai ketentuan upah minimum, lalu tidak membayarkan
THR sesuai jumlah yang seharusnya dan memutasi pegawai berdasarkan alasan ketidaksukaan.

Menanggapi hal ini, Damri menegaskan penundaan pembayaran upah dan THR memang
diakibatkan dampak Covid-19. Namun, bukan berarti upah dan THR tersebut tidak akan
dibayarkan setelah kondisi membaik.

Manajemen Damri juga memastikan telah berbicara dengan serikat pekerja perihal mutasi
pegawai yang diduga berlandaskan ketidaksukaan.

Nantinya, serikat pekerja akan meminta Komisi IX DPR untuk membentuk Panja atau Pansus
khusus untuk Damri untuk mengakomodasi kepentingan pekerja Damri.
3. PLN

PLN tercatat memiliki utang hingga Rp 500 triliun demi pembiayaan proyek kelistrikan 35 ribu
MW Utang ini terjadi 5 tahun terakhir, dimana setiap tahun, perusahaan tercatat berutang Rp
100 triliun.

Pandemi ini nampaknya menambah beban perseroan karena stimulus dan diskon listrik yang
digelontorkan untuk membantu masyarakat di tengah pandemi turut mempengaruhi kinerja
operasional perusahaan.

Ditambah lagi, serikat pekerja menuding PLN tidak membayar THR sesuai aturan, terutama bagi
pegawai outsourcing. Kendati, PLN menegaskan masalah pembayaran THR merupakan ranah
hubungan industrial antara pekerja vendor dengan perusahaan pekerja

687