Page 726 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 JUNI 2021

neutral - Saldi Isra (Hakim Konstitusi) Sehingga kami bisa melihat apakah yang terjadi perubahan
teknis atau perubahan substansi
negative - Arteria Dahlan (Anggota Komisi III DPR) Ini hanya masalah kesalahan redaksi.
Masalah typo, masalah kesalahan referensi atau rujukan

neutral - Arteria Dahlan (Anggota Komisi III DPR) Enggak ada maksudnya kita mengubah yang
sudah ditetapkan. Timus, timsin pun juga dilakukan secara terbuka. Dan kita paparkan dan
pertanggungjawabkan hari per hari kepada fraksi masing-masing

neutral - Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia) Diharapkan
ini dapat melengkapi dan juga menjawab apa yang dimintakan oleh pemohon termasuk dengan
kelengapan bukti-buktinya

Ringkasan

Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menggelar sidang uji formil Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada Kamis (17/6/2021). Selain itu, Ketua Umum Partai Golkar
ini menegaskan hak-hak para pemohon gugatan uji formil UU Cipta Kerja tidak terhalang-halangi
dengan adanya UU Cipta Kerja. Ia menilai UU Cipta Kerja justru akan menyerap tenaga kerja
Indonesia secara lebih luas di tengah persaingan yang semakin kompetitif.

SIDANG UU CIPTA KERJA, ANTARA PENJELASAN DPR DAN PRESIDEN SOAL PROSES
PEMBENTUKAN UU

JAKARTA, - Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menggelar sidang uji formil Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada Kamis (17/6/2021).

Adapun agenda persidangan tersebut adalah mendengarkan keterangan perwakilan presiden
dan DPR. Sidang itu dipimpin oleh Ketua MK Anwar Usman dan dihadiri oleh delapan hakim
konstitusi lainnya.

Dalam persidangan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebagai
perwakilan presiden atau pemerintah mengatakan, pembentukan UU Cipta Kerja sudah sesuai
dengan prosedur yang berlaku.

"Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja telah melalui prosedur dan tahapan sesuai dengan
ketentuan (perundang-undangan)," kata Airlangga dalam sidang yang disiarkan secara daring.

Airlangga juga mengklaim hak-hak partisipasi publik dalam pembentukan UU Cipta Kerja telah
terpenuhi dengan adanya partisipasi publik.
Menurut dia, pembahasan rancangan UU Cipta Kerja dilakukan dalam panitia kerja (panja) yang
bersifat terbuka untuk umum.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.

Daftarkan email "Selain dapat dihadiri secara fisik oleh masyarakat dengan protokol kesehatan
dan juga dapat diakses melalui media elektronik seperti kanal TV Parlemen dan YouTube,"
ujarnya.

725