Page 728 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 JUNI 2021

Selain itu, ada naskah versi 812 halaman yang muncul pada 12 Oktober malam dan ada naskah
1.187 halaman yang muncul pada 21 Oktober 2020.
Saldi mengatakan, ada juga pernyataan dari Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno
yang menyatakan setelah menerima naskah dari DPR, setelah persetujuan bersama telah
dilakukan beberapa perbaikan teknis.

Oleh karena itu Mahkamah ingin tahu bentuk perbaikan teknis yang dilakukan setelah naskah itu
sampai ke tangan pemerintah.

"Sehingga kami bisa membandingkan naskah yang disetujui bersama, kemudian naskah yang
direvisi secara teknis oleh Sekretariat Jenderal DPR, naskah yang disampaikan dari DPR ke
pemerintah, kemudian naskah yang diperbaiki secara teknis oleh Kementerian Sekretaris
Negara," ujar Saldi Isra.

Selain itu, Saldi juga meminta DPR untuk memberikan penjelasan tentang adanya perubahan
teknis dalam draf RUU Cipta Kerja setelah disetujui bersama menjadi UU.

Sebab, kata Saldi, pernyataan dari Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar menyebut ada
perubahan teknis dalam UU Cipta Kerja setelah disetujui bersama.

"Tolong kami Mahkamah juga diberi bukti apa yang ketika dipersetujui bersama itu dan
perubahan-perubahan teknis apa saja yang dilakukan," ucapnya.

"Sehingga kami bisa melihat apakah yang terjadi perubahan teknis atau perubahan substansi,"
ucap dia.

Pembelaan DPR dan perwakilan Presiden Merespons pertanyaan tersebut, Arteria Dahlan
menegaskan, perubahan naskah Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja setelah disetujui
menjadi undang-undang hanya sebatas redaksional.

"Ini hanya masalah kesalahan redaksi. Masalah typo, masalah kesalahan referensi atau rujukan,"
kata Arteria.

Arteria mengklaim, dalam proses tim perumus (Timus) dan tim sinkronisasi (Timsin) sudah tidak
ada lagi masalah substansi.

Oleh karena itu, ia menegaskan, revisi yang dilakukan hanya sebatas kesalahan redaksional dan
referensi "Enggak ada maksudnya kita mengubah yang sudah ditetapkan. Timus, timsin pun juga
dilakukan secara terbuka. Dan kita paparkan dan pertanggungjawabkan hari per hari kepada
fraksi masing-masing," ujar dia.

Sementara itu, Airlangga mengaku belum dapat memberikan jawaban.

Pemerintah akan melengkapi semua pertanyaan Hakim Konstitusi, termasuk Saldi Isra, secara
tertulis.

"Diharapkan ini dapat melengkapi dan juga menjawab apa yang dimintakan oleh pemohon
termasuk dengan kelengapan bukti-buktinya," kata Airlangga.

727