Page 727 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 JUNI 2021
P. 727
Selain itu, Ketua Umum Partai Golkar ini menegaskan hak-hak para pemohon gugatan uji formil
UU Cipta Kerja tidak terhalang-halangi dengan adanya UU Cipta Kerja.
Ia menilai UU Cipta Kerja justru akan menyerap tenaga kerja Indonesia secara lebih luas di
tengah persaingan yang semakin kompetitif.
Serta, dalam kondisi adanya tuntutan globalisasi ekonomi dan meningkatkan perlindungan dan
kesejahteraan pekerja.
"Sehingga hak-hak konstitusional para pemohon sama sekali tidak dikurangi, dihilangkan,
dibatasi, dipersulit, maupun dirugikan oleh karenanya berlaku Undang-Undang Cipta Kerja," ucap
dia.
Jangka waktu sudah ideal Sementara itu, sebagai perwakilan DPR Anggota Komisi III DPR Arteria
Dahlan mengatakan jangka waktu pembahasan UU Cipta Kerja sudah sesuai dengan ketentuan
Peraturan DPR Nomor 2 Tahun 2020.
"Dari sisi jangka waktu, pembahasan RUU Cipta kerja sudah sesuai dengan Pasal 97 Ayat 1
Peraturan DPR Nomor 2 Tahun 2020," kata Arteria dalam sidang yang disiarkan secara daring.
Arteria menjelaskan, pembahasan rancangan UU Cipta Kerja dilakukan dari sejak Februari hingga
Oktober 2020 atau selama delapan bulan.
Menurut dia, angka tersebut sudah memenuhi waktu tiga kali masa sidang sesuai dengan apa
yang ditentukan dalam peraturan DPR.
"Selama delapan bulan, tersebut bukanlah masa yang singkat dalam membahas undang-undang
yang kompleks seperti undang-undang a quo," ujarnya.
Politikus PDI Perjuangan (PDI-P) ini juga mengatakan, selama masa pembahasan itu juga telah
dilakukan berbagai rapat dengar pendapat dengan berbagai unsur masyarakat.
Maka dari itu, ia menilai pembahasan UU Cipta Kerja tidak tergesa-gesa seperti anggapan para
pemohon dalam permohonan uji formil.
Sebagai informasi, MK memisahkan pemeriksaan perkara UU Cipta Kerja antara formil dan
materi.
Kali ini MK memfokuskan dulu pengujian terkait perkara formil dan akan diputus dalam waktu
60 hari kerja terhitung sejak 17 Juni 2021.
Perubahan naskah Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Hakim Konstitusi Saldi Isra
meminta pemerintah untuk memberikan penjelasan mengenai munculnya berbagai naskah
Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja dengan berbagai versi halaman.
"Tolong pemerintah memberikan klarifikasi terhadap perbedaan-perbedaan naskah ini. Kami
hanya ingin tahu perubahan-berubahan apakah yang terjadi dari satu naskah ke naskah yang
lain," kata Saldi.
Menurut Saldi ada beberapa versi halaman naskah RUU Cipta Kerja yang beredar yakni naskah
versi 905 halaman, yang disetujui dalam sidang paripurna tanggal 5 Oktober 2020.
Kemudian naskah versi 1.028 halaman yang diunggah di laman DPR, naskah versi 1.035 halaman
yang muncul lada 12 Oktober siang.
726
