Page 88 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 JUNI 2021
P. 88
Kebijakan tersebut berlaku bagi pegawai Kemnaker yang berada di kabupaten/kota yang
berstatus zona merah atau risiko tinggi penularan Covid-19.
Sekretaris Jenderal Kemnaker, Anwar Sanusi menjelaskan, penerapan aturan tersebut, setelah
memperhatikan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1/14/HK.04/IX/2020 tentang
Sistem Bekerja Aparatur Sipil Negara Dalam Tatanan Normal Baru di Kemnaker dan
menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia yang menginstruksikan agar Kebijakan
Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berbasis mikro.
"Sesuai arahan Menteri Ketenakerjaan, Ida Fauziyah, para pegawai yang bekerja pada tiap unit
kerja dapat melaksanakan Work From Office ( WFO ) maksimal 25 persen dari jumlah pegawai
dengan pertimbangan bahwa wilayah kabupaten/kotanya berada dalam zona merah," tutur
Anwar Sanusi dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (20/6/2021).
Sementara pegawai pada tiap unit kerja Kemnaker yang berada dalam wilayah kabupaten/kota
berada dalam zona kuning atau zona oranye, dapat melaksanakan WFO maksimal 50 persen dari
jumlah pegawai. Protokol kesehatan tetap diberlakukan secara ketat di lingkungan kantor.
"Kebijakan ini diambil sebagai upaya pelindungan para pegawai beserta keluarga dan masyarakat
di sekitar lingkungan kerja dari penyebaran Covid-19," imbuhnya.
Anwar menerangkan, dalam menerapkan kebijakan PPKM berbasis mikro ini harus tetap
memperhatikan target kinerja unit kerja dan target kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) yang
telah ditentukan.
"WFH itu bukan berarti berarti libur. Jadi target unit, kinerja ASN dan layanan tetap harus
dilaksanakan," katanya.
Anwar juga mengingatkan ASN agar menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat.
Sementara kepada ASN yang melakukan WFH agar tidak melakukan mobilisasi ke daerah lain.
"Ketika ASN melakukan WFH jangan bepergian ke luar daerah dulu, kecuali mendesak. Semua
orang harus mematuhi protokol kesehatan," ucapnya.
Anwar menambahkan, kebijakan internal Kemnaker ini diberlakukan di semua kantor Kemnaker
yang berada di pusat maupun kantor unit pelaksana teknis pusat (UPTP) Kemnaker yang tersebar
di seluruh Indonesia.
87
