Page 90 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 JUNI 2021

Penerapan aturan tersebut mengacu Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan Nomor
1/14/HK.04/IX/2020 tentang Sistem Bekerja Aparatur Sipil Negara Dalam Tatanan Normal Baru
di Kemnaker.

Di samping itu juga menindaklanjuti arahan Presiden Jokowi yang menginstruksikan penerapan
Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berbasis mikro.

"Sesuai arahan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, para pegawai yang bekerja pada tiap unit
kerja dapat melaksanakan work from office (WFO) maksimal 25 persen dari jumlah pegawai
dengan pertimbangan bahwa wilayah kabupaten dan kotanya berada dalam zona merah ," kata
Sekjen Kemnaker Anwar Sanusi di Jakarta, Minggu (20/6).

Dia menjelaskan, pegawai pada tiap unit kerja Kemnaker yang berada dalam wilayah
kabupaten/kota dalam zona kuning atau zona oranye, dapat melaksanakan WFO maksimal 50
persen dari jumlah pegawai. Protokol kesehatan tetap diberlakukan secara ketat di lingkungan
kantor.
Kebijakan itu diambil sebagai upaya pelindungan para pegawai beserta keluarga dan masyarakat
di sekitar lingkungan kerja dari penyebaran Covid-19.

Namun, kata Sekjen Anwar, dalam menerapkan kebijakan PPKM berbasis mikro ini harus tetap
memperhatikan target kinerja unit kerja dan target kinerja ASN yang telah ditentukan.

"WFH itu bukan berarti libur. Jadi, target unit, kinerja ASN dan layanan tetap harus
dilaksanakan," katanya menegaskan.

Anwar juga mengingatkan para ASN agar menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat.
Sementara kepada pegawai yang melakukan WFH dilarang melakukan perjalanan ke daerah lain.

"Ketika ASN melakukan WFH jangan bepergian ke luar daerah dulu, kecuali mendesak. Semua
orang harus mematuhi protokol kesehatan," ucapnya.

Kebijakan internal ini diberlakukan di semua kantor Kemnaker yang berada di pusat maupun
kantor unit pelaksana teknis pusat (UPTP) yang tersebar di seluruh Indonesia.

89