Page 211 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 APRIL 2021
P. 211
SIAPA SAJA YANG BISA DAPAT THR? INI ATURANNYA
Jakarta - Kementerian Ketenagakerjaan (kemnaker) mewajibkan setiap perusahaan
membayarkan Tunjangan Hari Raya (THR) pada Lebaran 2021. Hal tersebut tertuang dalam
Surat Edaran (SE) Nomor M/6/HK.04/IV/2021 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari
Raya Keagamaan Tahun 2021 bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.
Kemnaker melalui Instagram resminya @kemnaker, menjelaskan berdasarkan PP Nomor 36
Tahun 2021, Permenaker Nomor 6 Tahun 2016, dan SE Nomor M/6/HK.04/IV/2021, yang berhak
mendapatkan THR Keagamaan antara lain: Pekerja atau buruh berdasarkan Perjanjian Kerja
Waktu Tertentu (PKWT) atau Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT), yang memiliki
masa kerja selama 1 bulan secara terus menerus atau lebih.
"THR Keagamaan wajib dibayarkan sekali dalam setahun oleh pengusaha kepada pekerja atau
buruh yang memiliki masa kerja 1 bulan atau lebih," tulis Kemnaker melalui Instagram resminya,
dikutip pada Rabu (14/4/2021).
Kemudian, pekerja atau buruh berdasarkan PKWTT yang mengalami PHK terhitung sejak H-30
hari sebelum hari raya. Serta, pekerja atau buruh yang dipindahkan ke perusahaan lain dengan
masa kerja berlanjut apabila dari perusahaan lama belum mendapatkan THR.
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah memastikan skema pembayaran Tunjangan Hari Raya
(THR) Keagamaan 2021 dilakukan secara penuh dan tepat waktu.
Mengingat pemberian THR merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan pekerja atau buruh
dan keluarganya dalam merayakan hari raya keagamaan.
"Momen keagamaan ini tidak hanya ditunggu umat Islam untuk beribadah selama sebulan
penuh, namun juga yang ditunggu THR Keagamaan. Saya kira juga dinanti oleh teman-teman
buruh dan pekerja di tanah air untuk memenuhi kebutuhan para pekerja dan keluarganya dalam
merayakan hari raya Idul Fitri 1442 Hijriah," ungkapnya dalam acara konferensi pers tentang
Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2021, Senin (12/4).
Menaker Ida bilang, keputusan untuk merestui pembayaran THR tahun ini dilakukan secara
penuh lantaran pemerintah telah berupaya maksimal dalam memberikan berbagai insentif
terhadap pelaku usaha selama pandemi Covid-19 berlangsung.
"Sebagaimana kita ketahui bersama pemerintah sudah memberikan dalam berbagai bentuk
dukungan kepada pengusaha untuk mengatasi dampak pandemi Covid-19," ucapnya.
Tak hanya itu, pada tahun 2020 lalu Kementerian Ketenagakerjaan juga telah memberikan
kelonggaran bagi perusahaan yang tidak mampu membayar THR. Diantaranya dengan cara
boleh dicicil.
"Waktu itu pertimbangannya adalah kelangsungan usaha," bebernya.
Dia menilai, saat ini, kondisi mayoritas pelaku usaha di tanah air telah menunjukkan adanya
perbaikan ketimbang tahun 2020 lalu. Menyusul adanya sejumlah intensif dan kelonggaran
dalam pembayaran THR keagamaan tahun 2020.
"Nah alhamdulilah pemerintah lakukan banyak hal, roda perekonomian mulai bergerak, kegiatan
ekonomi masyarakat sudah membaik, meski terbatas tapi menuju ke pemulihan ekonomi zona
positif," ucapnya.
Untuk itu, diperlukan komitmen para pengusaha dalam membantu pemerintah mempercepat
proses pemulihan ekonomi nasional. (Seperti) untuk membayar THR secara penuh kepada para
pekerja atau, buruh," kata dia menekankan.
210
