Page 212 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 APRIL 2021
P. 212
Judul Jamin Hak Pekerja, Pemerintah Bentuk Satgas THR
Nama Media moeslimchoice.com
Newstrend Aturan THR 2021
Halaman/URL https://www.moeslimchoice.com/read/2021/04/14/45664/jamin-hak-
pekerja-pemerintah-bentuk-satgas-thr
Jurnalis redaksi
Tanggal 2021-04-14 19:10:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 7.500.000
News Value Rp 22.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Ringkasan
Demikian dikemukakan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi
Gani Nena Wea, setelah dirinya mendatangi Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (14/4).
Andi mengatakan, Satgas THR bakal dibentuk dalam dua hari ini. Keberadaan Satgas ini jadi
penting. Karena isu THR tengah menjadi polemik saat ini dan disoroti oleh para pekerja dan
kaum buruh. Andi Gani pun mengapresiasi wacana pemerintah dalam hal ini Menteri
Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziah meluncurkan Satgas THR.
JAMIN HAK PEKERJA, PEMERINTAH BENTUK SATGAS THR
Demikian dikemukakan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi
Gani Nena Wea, setelah dirinya mendatangi Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (14/4).
Andi mengatakan, Satgas THR bakal dibentuk dalam dua hari ini. Keberadaan Satgas ini jadi
penting. Karena isu THR tengah menjadi polemik saat ini dan disoroti oleh para pekerja dan
kaum buruh. Andi Gani pun mengapresiasi wacana pemerintah dalam hal ini Menteri
Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziah meluncurkan Satgas THR.
Ia pun meminta Menaker segera menerbitkan Satgas THR yang juga diisi oleh buruh dan
pengusaha. Jadi ada keseimbangan, bukan hanya oleh pemerintah.
Andi, yang juga Presiden Komisaris BUMN PT Pembangunan Perumahan (PP), berterima kasih
kepada pemerintah yang memberikan kebijakan pengusaha untuk membayar penuh THR kepada
pekerja. Kebijakan itu membuat buruh, pengusaha, dan pemerintah, posisi tawar seimbang.
Dalam pertemuan di Istana Presiden tadi, Andi mengaku bahwa dirinya memberikan masukan
agar Satgas THR melakukan fungsi pengawasan serta penindakan. Apabila ada perusahaan yang
tidak utuh memberikan THR, maka segera diberikan sanksi. Termasuk, menertibkan perusahaan
yang belum membayarkan THR 2020 kepada pekerja.
211
