Page 373 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 APRIL 2021
P. 373
Kabar ini ia sampaikan saat menjadi Keynote Speech di seminar Melindungi ABK Indonesia di
Kapal Asing yang diselenggarakan oleh Indonesia Ocean Justice Initiative, di Jakarta, Rabu
(14/4/2021).
"Pemerintah telah dan terus berupaya untuk melakukan langkah-langkah pembenahan
pelindungan bagi awak kapal perikanan yang memang secara karakteristik lebih rentan terhadap
tindak eksploitasi," kata Ida dalam keterangannya.
Ida tak menampik Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang bekerja sebagai ABK di kapal berbendera
asing masih rentan menjadi korban eksploitasi.
Untuk meningkatkan pelindungan bagi para ABK, Kementeriannya terus membenahi tata kelola
penempatan dan pelindungan Anak Buah Kapal (ABK) Indonesia yang bekerja di kapal
berbendera asing.
Menaker Ida mengatakan, perbaikan tata kelola ini akan mudah direalisasikan jika terdapat
instrumen hukum yang mengaturnya.
Oleh karenanya, saat ini pemerintah masih terus menyelesaikan aturan turunan dari Undang-
Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI) yang
didalamnya ada aturan turunan penempatan dan pelindungan ABK tersebut.
Menaker Ida menyatakan, RPP ini membawa harapan agar pelindungan ABK menjadi lebih
lengkap/paripurna mulai dari sebelum, selama, dan setelah bekerja.
Selain itu, permasalahan dualisme perizinan, lemahnya pendataan dan koordinasi antar K/L
terkait, rendahnya kompetensi awak kapal perikanan kita, serta lemahnya pengawasan,
diharapkan juga tidak lagi muncul.
Ida menegaskan substansi RPP Pelindungan Awak Kapal rujukan pengaturannya kita ambil, baik
dari instrumen internasional, yaitu Konvensi ILO mengenai maritim (Maritime Labour
Convention) dan Konvensi ILO Nomor 188 mengenai Pekerja di Sektor Perikanan.
"Termasuk aturan perundang-undangan nasional terkait lainnya, seperti di bidang pelayaran,
kepelautan, serta perikanan," jelas Menaker Ida.
Ida berjanji pihaknya akan melakukan pembinaan dan pengawasan kepada perusahaan
penempatan pekerja migran.
Termasuk yang menempatkan awak kapal perikanan, guna memastikan perusahaan ini dalam
operasionalnya tidak melakukan pelanggaran aturan.
Ida juga mengapresiasi Indonesia Ocean Justive Initiative (IOJI) yang concern terhadap isu
pelindungan awak kapal migran Indonesia.
Salah satu kontribusinya yakni dalam bentuk Policy Brief mengenai Perbaikan Tata kelola
Pelindungan ABK Indonesia di Kapal Ikan Asing.
"Rekomendasi kebijakan yang diajukan telah kami jadikan referensi yang berharga bagi
Pemerintah, selaku regulator, dalam menetapkan kebijakan pelindungan Pekerja Migran
Indonesia yang bekerja sebagai Awak Kapal Perikanan di Kapal Berbendera Asing," ujar Menaker
Ida.
372
