Page 375 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 APRIL 2021

SANKSI DENDA MENUNGGU PENGUSAHA YANG TELAT BAYAR THR

Perusahaan tak boleh telat membayar Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan pada H-7 Idul
Fitri 202L Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah, memastikan akan memberikan
sanksi admnistrasi hingga denda kepada perusahaan yang tidak melaksanakan aturan tersebut

Terkait denda, perusahaan diwajibkan membayar lima persen dari nilai THR yang harus
dibayarkan kepada pekerja atau buruh. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari
Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.

"Denda lima persen dari total THR harus dibayarkan saat berakhirnya batas waktu kewajiban
pengusaha untuk membayar" ucapnya, dalam acara konferensi pers tentang Tunjangan Hari
Raya Keagamaan Tahun 2021, Senin (12/4).

Ida menambahkan, pembayaran denda lima persen tersebut juga tak serta merta menghapus
kewajiban perusahaan untuk membayarkan THR Keagamaan kepada pekerja atau buruh.
Sehingga perusahaan tetap harus memenuhi kewajibannya untuk memberikan THR.

Sedangkan terkait dengan sanksi administratif bagi perusahaan yang tidak membayar THR
keagamaan, sesuai dengan batas waktu yang ditentukan akan merujuk Peraturan Pemerintah
Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan pasal 9 ayat 1 dan 2. Ida mengatakan, pemberian
sanksi sendiri

akan dilakukan secara bertahap.

"Sanksi administratif tersebut yang pertama berupa poin a: teguran tertulis, poin b: pembatasan
kegiatan usaha, poin c: penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi, dan poin
d; pembekuan kegiatan usaha," bebernya.
Pun, kata Ida, pemberian sanksi administrasi tersebut juga tak serta merta menggugurkan
kewajiban perusahaan untuk membayarkan THR Keagamaan kepada pekerja atau buruh
sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

"Saya kira itu ya sama," ucapnya.

Ida meminta kepada para pengusaha untuk membayarkan THR Keagamaan tahun 2021 secara
tepat waktu.

Menyusul pentingnya manfaat THR keagamaan bagi pemenuhan kebutuhan pekerja atau buruh
dan keluarganya dalam merayakan hari raya keagamaan.

"Pemberian THR itu diberikan H-7 sebelum pelaksanaan (Idulfitri 1442 Hijriah)," ujarnya.

Ida mengungkapkan, pemberian THR keagamaan merupakan pendapatan non-upah yang wajib
dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja atau buruh paling lama H-7 sebelum hari raya Idul-
fitri 1442 Hijriah tiba.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan
dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2016.
Oleh karena itu, dia berharap seluruh pelaku usaha di Indonesia agar kooperatif untuk memenuhi
kewajibannya terhadap buruh. Diantaranya dengan memberikan THR Keagamaan tahun ini
secara tepat waktu.

"Kami mohon kerja sama kepala daerah untuk memastikan perusahaan membayar THR
Keagamaan kepada buruh sesuai peraturan," tambahnya.

374